JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berharap adanya investigasi terhadap kasus penembakan 5 Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025) sekitar pukul 03.00 waktu setempat. Penembakan oleh aparat Malaysia tersebut mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka. “Ya, kita tentunya berharap ada investigasi ya kan,” kata Prabowo seusai memberikan arahan pada acara Rapim TNI-Polri 2025 di Kawasan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).
Presiden yakin pihak Malaysia akan melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Di sisi lain, Kepala Negara mengingatkan bahwa setiap tindakan ilegal yang dilakukan di negara lain maka akan berisiko untuk ditindak oleh aparat negara tersebut.
“Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak,” katanya. Prabowo meminta rakyat Indonesia untuk tidak mudah dibohongi oleh sindikat penyalur PMI ilegal. Masyarakat tidak mudah ditipu dengan berbagai janji-janji manis. “Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya kita waspada, kita ingatkan,” katanya.
Presiden Prabowo juga mengakui adanya pembahasan terkait kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) saat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim. Tidak disebut secara terperinci, Prabowo membahas kasus itu secara garis besar.
“Itu secara garis besar kita bicarakan,” kata Prabowo di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).
Sebelumnya diberitakan, dua warga Aceh menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2025) sekitar pukul 03.00 waktu setempat.
Keduanya yakni Andry Ramadhana (30) warga asal Gampong Keude Pante Raja, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie, yang mengalami luka tembak di lengan. Kemudian Muhammad Hanafiah (40) warga Gampong Alue Bugeng, Kecamatan Peureulak Timur, Aceh Timur, yang tertembak di bagian paha. Muhammad Hanafiah masih menjalani perawatan di rumah sakit di Malaysia. Sementara Andry Ramadhana menjalani pengobatan secara terpisah di sebuah klinik di kawasan itu. Sedangkan korban meninggal dunia bernama Basri, warga Rokan Hulu Riau, yang berperan sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Jenazahnya sudah dipulangkan ke Tanah Air. Dua orang lainnya yang belum sadar juga disebut-sebut berasal dari Riau.
Namun, dalam dua hari terakhir, ada pengakuan terbaru bahwa korban dari Aceh setidaknya berjumlah 3 orang. Seorang lagi bernama Junaidi (37), sebagaimana dituturkan oleh Nazariah warga Gampong Keumuning Lhok, Kecamatan Idi Tunong, Aceh Timur. Nazariah menyebut bahwa adik kandungnya, Junaidi (37), menjadi salah seorang korban penembakan di perairan Malaysia. Junaidi merupakan warga Buket Teukuh, Kecamatan Idi Tunong, Aceh Timur.
Nazariah menyadari hal tersebut setelah melihat video yang beredar di media sosial terkait insiden penembakan yang menewaskan beberapa warga negara Indonesia itu. “Dalam video yang beredar itu, saya melihat ada seorang pria terbaring mengenakan jaket hitam dan kain batik panjang. Dia berbaring ke sisi kiri dalam video tersebut,” ujar Nazariah saat ditemui Serambi di kediamannya, Rabu (29/1/2025). Namun, dalam berbagai pemberitaan, nama Junaidi tidak disebutkan sebagai salah satu korban dalam penembakan itu.
Pj Gubernur Aceh Harap KBRI dan Kemenlu Beri Pendampingan
Dr H Safrizal ZA MSi menanggapi kasus penembakan oleh aparat Malaysia terhadap 5 pekerja migran Indonesia yang mana dua diantaranya merupakan warga Aceh. Ia meminta Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur memberikan pendampingan hukum kepada para korban WNI. “Kita meminta KBRI dan Kemenlu untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka dan juga membiayai perawatan mereka di rumah sakit hingga sembuh,” kata Safrizal dalam keterangannya di Banda Aceh, Kamis (30/1/2025).
Selain itu, Safrizal juga meminta Kemlu untuk mendorong otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force).
“Dalam hal ini, kita minta KBRI Kuala Lumpur untuk terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum,” kata Safrizal.