Manila – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mencegah dan menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tanah air.
Dalam forum tingkat tinggi kawasan, Kepala Negara memastikan bahwa pemerintah tidak memberikan ruang toleransi sedikit pun bagi pihak korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan, dengan langsung menjatuhkan sanksi pencabutan izin konsesi serta proses penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan intervensi pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang berlangsung di Manila, Filipina, sebagaimana dilansir dari kantor berita Antara, Minggu (15/11/2026).
Di hadapan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara, Prabowo membeberkan data konkret terkait tindakan hukum yang telah diambil pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan pelanggar aturan lingkungan tersebut.
“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa.
Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” ujar Prabowo dalam pernyataan resminya di sesi pleno tersebut.
Lebih lanjut, Presiden memaparkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mengendalikan krisis karhutla yang telah berlangsung selama hampir empat bulan terakhir.
Meskipun upaya maksimal telah dikerahkan, dampak kabut asap lintas batas (transboundary haze) tidak dapat sepenuhnya dihindari dan turut dirasakan oleh masyarakat di negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura.
Operasi pemadaman berskala masif ini pun diakui Prabowo menuntut pengorbanan yang sangat berat di lapangan.
“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api.
Kami juga kehilangan dua helikopter,” ungkap Kepala Negara menjelaskan besarnya skala operasi serta risiko yang dihadapi para petugas di garis depan.
Menyadari kompleksitas dan dampak berulang dari bencana ini, Indonesia kini mengambil langkah transformatif dengan mengubah paradigma penanganan karhutla.
Pendekatan yang semula lebih berfokus pada upaya pemadaman api dan mitigasi dampak, kini digeser menjadi strategi pencegahan secara sistematis dan terstruktur.
Sebagai langkah konkret jangka panjang, pemerintah tengah mematangkan persiapan pembentukan lembaga khusus yang baru beserta serangkaian program terpadu untuk memperkuat sistem pencegahan karhutla di masa mendatang.
Menutup pernyataannya dalam kesempatan diplomatik tersebut, Prabowo turut menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia kepada warga Singapura dan Malaysia atas ketidaknyamanan serta dampak kabut asap yang ditimbulkan.
Ia kembali meyakinkan para pemimpin ASEAN bahwa Indonesia telah dan akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi serta mencegah terulangnya bencana lingkungan tersebut.
Penulis: Hidayat. S
Editor: Dahlan
