Banda Aceh – Sejumlah profesor dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala bersama Dinas Pendidikan Aceh duduk satu meja membedah masa depan pendidikan Aceh dalam forum “Profesor Bicara Pendidikan Aceh” di Aula Dinas Pendidikan Aceh, Selasa, 19 Mei 2026.
Forum itu menjadi ruang bertemunya akademisi, legislator, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan untuk menyampaikan berbagai kritik, gagasan, hingga solusi terhadap persoalan pendidikan di Aceh.
Dalam forum tersebut, para profesor menyoroti pentingnya penyusunan grand design pendidikan Aceh hingga 2045 agar pembangunan pendidikan tidak berjalan sendiri-sendiri di setiap jenjang.
Murthalamuddin menyebut pertemuan itu bukan sekadar diskusi seremonial, melainkan titik awal membangun kolaborasi yang lebih konkret antara kampus dan pemerintah.
“Pertemuan ini hanyalah titik awal. Akan ada lanjutannya. Para guru besar juga perlu memiliki sekolah binaan sebagai pilot project di pendidikan menengah,” kata Murthalamuddin.
Profesor FKIP USK, Prof. Sahminan menilai pendidikan Aceh membutuhkan arah pembangunan yang terintegrasi dan dukungan politik anggaran agar mampu bersaing menuju Indonesia Emas 2045.
Selain itu, isu pelestarian bahasa daerah menjadi salah satu pembahasan paling hangat. Sejumlah peserta mendorong penguatan muatan lokal bahasa Aceh di sekolah. Namun, Kepala Sekolah dari Blangkejeren, Aguswati mengingatkan agar kebijakan tersebut juga menghargai keberagaman bahasa lokal lain di Aceh seperti Gayo, Alas, Tamiang, dan Aneuk Jamee.
Persoalan literasi dan numerasi siswa turut menjadi perhatian. Profesor FKIP USK, Prof. Mohd. Harun mendorong pembiasaan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai serta menghidupkan kembali budaya menulis tangan untuk memperkuat daya ingat siswa.
Sementara itu, Prof. Rahmah Johar mengusulkan agar program “Professor Goes To School” kembali diperluas karena dinilai efektif membantu siswa memahami pelajaran, khususnya matematika.
Dari sisi legislatif, anggota DPRA Dr. Irpannusir menegaskan pihaknya siap mendukung regulasi pendidikan, termasuk pelestarian bahasa daerah dan penertiban kutipan liar di sekolah.
Forum itu juga menyinggung pentingnya riset pendidikan, peningkatan kualitas kepala sekolah dan guru, budaya kebersihan sekolah, hingga penguatan pendidikan Islami yang terukur dan nyata dalam praktik pendidikan di Aceh.
Di akhir forum, seluruh peserta sepakat bahwa kemajuan pendidikan Aceh tidak dapat dibangun secara sektoral, melainkan membutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, kampus, sekolah, dan masyarakat.
Editor: Redaksi
