Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Armiyadi, SP, menyoroti masih langkanya gas elpiji subsidi ukuran 3 kilogram serta tingginya harga jual di sejumlah daerah di Aceh. Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Armiyadi mengatakan, kelangkaan dan lonjakan harga LPG 3 kg masih banyak ditemukan di wilayah Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah hingga Kabupaten Aceh Tengah.
Di lapangan, kata Armiyadi, gas tabung melon dijual dengan harga mencapai Rp 25 ribu hingga Rp 35 ribu, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Keluhan masyarakat terus kita terima. Di beberapa daerah, gas 3 kg masih sulit diperoleh dan harganya sangat tinggi. Ini jelas tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ujar Armiyadi, dalam keterangan kepada wartawan, Rabu 24 Desember 2025.
Ia menegaskan, PT Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi LPG bersubsidi harus melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distributor maupun agen di daerah. Menurutnya, lemahnya pengawasan berpotensi membuka celah penyelewengan distribusi yang merugikan masyarakat.
“Pertamina harus memastikan penyaluran LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran dan sesuai kuota. Jangan sampai ada permainan di tingkat distributor atau agen yang membuat rakyat kecil menjadi korban,” tegasnya.
Selain itu, Armiyadi memastikan DPRA, khususnya Komisi III, tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melaksanakan fungsi pengawasan langsung ke daerah-daerah yang dilaporkan mengalami kelangkaan dan kenaikan harga LPG subsidi.
“Kami di Komisi III DPRA akan turun langsung ke lapangan. Pengawasan ini penting agar distribusi LPG 3 kg berjalan sesuai aturan dan masyarakat tidak terus dirugikan,” katanya.
Armiyadi berharap, melalui pengawasan yang lebih ketat dan sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, serta DPR Aceh, persoalan kelangkaan dan mahalnya LPG 3 kg dapat segera diatasi, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan merata.
Editor: Redaksi
