Samarinda – Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Junaidi, SH.,MH, mewakili Sekda Aceh mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar di Pendopo Odah Etam Kabupaten Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (20/1/2025). Acara ini bertujuan untuk pembinaan, pembentukan, dan optimalisasi implementasi produk hukum daerah.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri sekaligus Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik menekankan pentingnya forum ini sebagai ajang silaturahmi bagi para pengampu produk hukum daerah.
“Sebagai pengampu fasilitasi hukum daerah, sering-seringlah berkomunikasi. Dari Sekda, Setwan, Bapemperda, hingga Biro Hukum, terus jalin harmonisasi dengan pusat,” ujar Akmal Malik dalam arahannya.
Akmal juga mendorong optimalisasi sistem e-Perda untuk mempermudah proses pengurusan dan penerbitan produk hukum daerah. Menurutnya, pendekatan digital sangat ideal mengingat luasnya wilayah Indonesia.
“Indonesia sangat luas. Jika kita membuat produk hukum dengan cara konvensional, prosesnya akan memakan waktu lama dan berbiaya tinggi,” tambahnya.
Ia berharap Rakornas ini dapat meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan pusat.
Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Imelda mengapresiasi dukungan penuh Pemprov Kaltim terhadap pelaksanaan Rakornas.
“Rakornas ini menjadi momentum baik untuk menciptakan produk hukum yang efektif, efisien, dan selaras melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pusat,” ujarnya.
Rakornas juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh perwakilan pemerintah provinsi se-Indonesia dalam pembentukan dan pelaksanaan produk hukum daerah.
Rakornas ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Biro Hukum, Sekretariat Dewan (Setwan), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dari seluruh provinsi di Indonesia.
Rakornas Produk Hukum Daerah diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyelarasan regulasi, meningkatkan efektivitas, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di seluruh daerah di Indonesia.
