Jakarta – Pemerintah pusat resmi mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) kepada tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatra, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total dana yang dikembalikan mencapai Rp10,6 triliun dan ditujukan untuk mempercepat proses rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut.
Keputusan ini diambil langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen negara dalam memastikan pemulihan kehidupan masyarakat berjalan cepat dan optimal. Dengan kebijakan tersebut, besaran TKD bagi seluruh pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut disamakan dengan alokasi tahun anggaran 2025 setelah kebijakan efisiensi diterapkan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan agar daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menangani dampak bencana secara menyeluruh, mulai dari pemulihan infrastruktur, layanan publik, hingga kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
“Presiden telah memutuskan bahwa TKD untuk seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disamakan dengan tahun 2025. Dengan demikian, total tambahan anggaran yang dikembalikan mencapai Rp10,6 triliun,” ujar Tito Karnavian, dikutip Minggu (18/1).
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa dana tersebut merupakan anggaran khusus penanganan bencana yang harus digunakan secara tepat sasaran, transparan, serta bertanggung jawab. Ia mengingatkan keras agar tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, mengingat dana tersebut menyangkut keselamatan dan masa depan masyarakat terdampak.
“Ini anggaran bencana, jangan diselewengkan. Kalau sampai terjadi penyimpangan, dampaknya berlipat ganda. Pertama, itu pidana. Kedua, tanggung jawab moral dan kepada Tuhan. Ketiga, sama saja menari di atas penderitaan rakyat sendiri. Itu tidak boleh,” tegas Tito.
Adapun rincian pengembalian TKD tersebut meliputi Rp1,6 triliun untuk Provinsi Aceh beserta 23 kabupaten/kota, Rp6,3 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota, serta Rp2,7 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat dan 19 kabupaten/kota.
Pemerintah berharap dengan dikembalikannya dana TKD ini, pemerintah daerah dapat segera mempercepat perbaikan infrastruktur rusak, pemulihan fasilitas umum, serta memastikan roda perekonomian masyarakat kembali bergerak normal pascabencana.(**)
Editor: Redaksi
