Banda Aceh — Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) bukan sekadar dokumen administratif tahunan, melainkan instrumen strategis dalam mendorong pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh, Mehran Gara R, dalam Rapat Paripurna DPRK Banda Aceh dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Gedung DPRK Banda Aceh, Selasa (11/11/2025).
Dalam penyampaiannya, Mehran menyatakan Fraksi Gerindra mendukung penuh Rancangan Qanun APBK 2026 untuk dibahas secara serius, mendalam, dan konstruktif antara Badan Anggaran DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Banda Aceh.
Menurutnya, pembahasan yang matang sangat penting agar pengesahan APBK dapat dilakukan tepat waktu, sehingga roda pemerintahan, pembangunan, dan perekonomian daerah dapat berjalan tanpa hambatan sejak awal tahun anggaran.
“Fraksi Partai Gerindra mendukung Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2026 agar dapat dibahas secara serius antara Badan Anggaran DPRK dan TAPK Pemerintah Kota Banda Aceh, sehingga pengesahannya tepat waktu dan pembangunan serta perekonomian daerah dapat bergerak cepat,” ujar Mehran.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra menekankan bahwa setiap alokasi anggaran harus berpihak kepada kebutuhan riil masyarakat. Anggaran daerah, kata Mehran, wajib diarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan mendesak yang selama ini masih dirasakan warga Banda Aceh.
Beberapa persoalan utama yang menjadi sorotan Fraksi Gerindra antara lain pengangguran, kemiskinan ekstrem, distribusi air bersih yang belum merata, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan sistem drainase.
“Seluruh anggaran harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan utama masyarakat yang banyak disampaikan dalam musrenbang maupun saat kegiatan reses anggota dewan,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh agar APBK 2026 memberi porsi yang memadai bagi program peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini mencakup bantuan dan pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), program pemberdayaan ekonomi warga, serta kegiatan yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.
Mehran menegaskan bahwa Fraksi Gerindra berkomitmen mengawal penggunaan anggaran agar benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kita semua telah sepakat bahwa setiap rupiah dari APBK harus dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh juga mendorong agar R-APBK 2026 selaras dengan program prioritas nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis (SPPG) serta penguatan Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
Menurut Mehran, Pemerintah Kota Banda Aceh perlu mengambil peran aktif dalam mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya melalui koperasi, dalam penyediaan bahan baku dapur untuk mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.
“Masyarakat dapat dilibatkan melalui wadah koperasi dalam penyediaan bahan baku dapur SPPG. Upaya ini sekaligus dapat memperkuat Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi rakyat,” jelasnya.
Selain aspek ekonomi, Fraksi Gerindra juga menaruh perhatian pada sektor pendidikan. Mehran meminta agar Wali Kota Banda Aceh dapat menginisiasi pendirian Sekolah Rakyat, sebagai wadah pendidikan berbasis kemandirian, karakter, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.
Menutup pandangannya, Fraksi Partai Gerindra menegaskan harapan agar APBK 2026 benar-benar menjadi instrumen kebijakan yang berdampak nyata, bukan sekadar rutinitas tahunan.
APBK, kata Mehran, harus menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Banda Aceh yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera, dengan kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat dan berorientasi pada hasil.(**)
Editor: Dahlan
