Jakarta – Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan skema pembiayaan impor 105.000 unit mobil pickup dari India yang akan digunakan untuk operasional program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penjelasan tersebut disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (23/2/2026). Ia menegaskan bahwa pengadaan kendaraan operasional tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat jaringan distribusi ekonomi desa sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur logistik berbasis koperasi.
Menurut Purbaya, impor kendaraan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara secara bertahap hingga akhir tahun 2026. Mobil pickup tersebut nantinya akan digunakan untuk menunjang kegiatan distribusi barang kebutuhan pokok, hasil pertanian, serta operasional gerai koperasi di berbagai desa di Indonesia.
Dalam paparannya, Purbaya menjelaskan bahwa sumber pembiayaan program Kopdes Merah Putih berasal dari skema pinjaman perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Skema ini dirancang agar program tetap berjalan tanpa menambah tekanan baru terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kopdes Merah Putih meminjam dana dari bank-bank Himbara. Kewajiban kami di Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah mencicil pinjaman tersebut sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, pemerintah telah merancang mekanisme pembayaran cicilan dengan mengoptimalkan alokasi Dana Desa yang selama ini memang digunakan untuk pembangunan ekonomi di tingkat desa. Dengan demikian, struktur fiskal tetap terkendali karena tidak memerlukan tambahan anggaran baru.
Purbaya menegaskan bahwa skema ini bukan penambahan beban APBN, melainkan perubahan pola belanja agar lebih produktif dan terarah pada penguatan ekonomi desa.
“Risikonya relatif jelas, tidak ada tambahan tekanan fiskal. Sebagian sumber pembayaran berasal dari Dana Desa yang memang setiap tahun sudah dialokasikan. Jadi hanya metode penggunaannya yang diubah agar lebih berdampak,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan sekitar 58,03 persen atau Rp34,57 triliun dari total Dana Desa untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih. Anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan fisik gerai koperasi, gudang logistik desa, serta kelengkapan operasional termasuk kendaraan distribusi.
Program Kopdes Merah Putih sendiri dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa berbasis koperasi modern. Pemerintah menargetkan koperasi desa tidak hanya menjadi pusat distribusi barang, tetapi juga sebagai agregator hasil produksi masyarakat desa agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.
Kehadiran kendaraan operasional berupa mobil pickup dinilai krusial karena selama ini distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok di banyak desa masih terkendala akses transportasi. Dengan dukungan armada logistik tersebut, diharapkan rantai pasok desa menjadi lebih efisien dan mampu menekan biaya distribusi.
Selain itu, program ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui integrasi koperasi desa dengan sistem distribusi pangan berbasis wilayah.
Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut juga dapat diakses melalui laporan ekonomi nasional yang dipublikasikan berbagai media, termasuk Detikcom.
Dengan skema pembiayaan yang melibatkan perbankan BUMN dan optimalisasi Dana Desa, pemerintah optimistis program Kopdes Merah Putih mampu menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi desa dalam beberapa tahun ke depan.(**)
Editor: Dahlan
