Medan – Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Sumatra Utara resmi ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mulai 9 Maret 2026. Penutupan sementara ini berdampak pada operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini melayani kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan.
Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari langkah evaluasi dan penataan ulang sistem pelayanan pemenuhan gizi yang dijalankan melalui program MBG. BGN menilai perlu adanya penyesuaian dalam berbagai aspek operasional, mulai dari standar pengelolaan dapur, distribusi makanan, hingga penguatan sistem pengawasan agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi pelajar dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui SPPG, pemerintah menyediakan makanan bergizi yang disiapkan di dapur khusus dengan standar kesehatan tertentu sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Namun dalam pelaksanaannya di berbagai daerah, termasuk di Sumatra Utara, BGN menemukan sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Di antaranya terkait kesiapan fasilitas dapur, manajemen pengolahan makanan, serta mekanisme distribusi yang harus memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi.
Penutupan sementara ratusan SPPG tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pembenahan menyeluruh. Selama masa penghentian operasional ini, BGN bersama pemerintah daerah akan melakukan evaluasi teknis terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di wilayah Sumatra Utara.
Langkah evaluasi ini mencakup pemeriksaan kelayakan fasilitas dapur, kesiapan tenaga pengelola, sistem penyimpanan bahan makanan, hingga standar kebersihan dan keamanan pangan. Dengan evaluasi tersebut diharapkan seluruh dapur MBG nantinya dapat beroperasi kembali dengan sistem yang lebih baik dan memenuhi standar nasional pelayanan gizi.
Selain itu, BGN juga akan melakukan pembinaan terhadap pengelola SPPG agar mampu menjalankan operasional dapur secara profesional dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dinilai penting agar program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Meski dapur MBG ditutup sementara, pemerintah memastikan komitmen terhadap program pemenuhan gizi masyarakat tetap menjadi prioritas. Penutupan ini justru diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem sehingga pelaksanaan program di masa mendatang lebih terstruktur, transparan, dan tepat sasaran.
Di Sumatra Utara sendiri, program MBG telah menjangkau berbagai kabupaten dan kota dengan melibatkan banyak dapur pelayanan gizi. Setiap harinya, dapur-dapur tersebut menyiapkan ribuan porsi makanan yang didistribusikan kepada para penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah.
Dengan adanya evaluasi ini, BGN berharap seluruh SPPG yang ada nantinya dapat beroperasi kembali dengan kualitas pelayanan yang lebih baik, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan status gizi masyarakat.
Penataan ulang ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem pelayanan gizi nasional agar lebih efektif dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia.(**)
Editor: Dahlan
