Pidie – Menindaklanjuti laporan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Pidie terkait keluhan para petani, Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie, Drs. Samsul Azhar, memimpin langsung inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah gudang distributor dan pengecer resmi pupuk bersubsidi pada Rabu (17/06/2026).
Sidak ini turut didampingi oleh Plt. Asisten II Apriadi Ahmad, S.Sos., Kadis Pertanian dan Pangan (Distanpang) H. Hasballah, S.P., M.M., serta Kadis Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperdagkop UKM) Cut Afrianidar, S.H., M.Si., C.P.M.P. Hadir pula Anggota DPRK Pidie Komisi II, Kabag Perekonomian dan SDA, serta Kabid terkait dari Distanpang dan Disperdagkop UKM.
Langkah tegas ini diambil guna memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi tetap aman dan penyalurannya kepada petani tepat sasaran, sekaligus mencegah terjadinya kelangkaan ataupun penyelewengan di lapangan.
PIM Lhokseumawe Terdampak Banjir Jadi Pemicu Kelangkaan
Mengutip keterangan dari Kadistanpang Pidie, H. Hasballah, pada Jumat (20/07/2026), pihaknya mengakui adanya gelombang keluhan dari petani dalam dua minggu terakhir. Namun, ia menegaskan bahwa kendala utama kelangkaan ini bukan berada di tingkat kios pengecer, melainkan dari lini produksi dan distribusi hulu.
Berdasarkan laporan dari PT Pupuk Indonesia, operasional pabrik PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Lhokseumawe yang memproduksi pupuk urea sempat terganggu akibat dampak bencana banjir, sehingga produksi tidak dapat berjalan maksimal. Proses pengiriman juga sempat terhambat karena adanya sistem antrean di jembatan Kuta Blang pasca-banjir serta antrean pengisian BBM.
“Kami sangat berharap pihak Pupuk Indonesia komitmen atas apa yang telah disepakati di depan Tim KP3K sebelumnya, bahwa akan mendistribusikan pupuk sesuai dengan data luas tambah tanam yang dilaporkan oleh penyuluh kecamatan,” ujar H. Hasballah.
Berdasarkan data dari Account Executive (AE) Wilayah Pidie PT Pupuk Indonesia, Muhammad Ihsan, hingga saat ini realisasi penyaluran baru mencapai 42 persen dari total alokasi pupuk Kabupaten Pidie sebesar 14.000 ton untuk tahun anggaran 2026.
”Sekda, Bapak Samsul Azhar, berharap sangat Pupuk Indonesia akan menepati janjinya untuk mendistribusikan pupuk kepada kecamatan yang sudah tanam padi,” tambah Kadistanpang.
Petani Diimbau Proaktif Perbaiki Data e-RDKK
Di samping masalah eksternal distribusi, Kadistanpang Pidie juga mengungkapkan adanya kendala internal di mana sejumlah petani dilaporkan belum terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK).
Untuk mengatasi hal tersebut, H. Hasballah mengimbau para petani yang belum terdata agar segera menemui penyuluh pertanian di wilayah kerja masing-masing dengan membawa dokumen pendukung berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) agar data mereka dapat diinput ke dalam aplikasi.
“Kementerian Pertanian sekarang sudah melayani perbaikan e-RDKK empat kali dalam setahun. Untuk itu, Ketua kelompok, kepala desa, dan penyuluh, harus lebih proaktif dalam menyikapi terhadap situasi ini,” pungkas H. Hasballah mengakhiri keterangannya.
Editor: Redaksi
