ACEH TAMIANG – Ratusan warga dari Kampung Sekumur dan Kampung Tanjung Gelumpang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menggugat Semadam (AM2S) menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati Aceh Tamiang pada Kamis, 3 September 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut kejelasan dan keadilan dari pemerintah daerah mengenai status HGU PT Semadam, termasuk dasar hukum dan proses perpanjangan atau pembaruannya.
Koordinator Lapangan AM2S, M. Fauzi, menegaskan bahwa kedatangan masyarakat bertujuan untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Selain meminta transparansi administrasi dan evaluasi keberadaan perusahaan, massa mendesak agar perpanjangan HGU ditunda hingga seluruh sengketa lahan terselesaikan. Masyarakat berharap lahan yang diklaim sebagai tanah leluhur dapat dikembalikan serta dikelola kembali sebagai tanah adat sesuai hukum yang berlaku.
Massa juga menyoroti minimnya kontribusi perusahaan serta pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) bagi lingkungan sekitar maupun para pekerja. Fauzi mengungkapkan, saat banjir pada November 2025, karyawan PT Semadam justru meminta bantuan sembako dari Desa Sekumur. Selain itu, sewaktu musibah kebakaran menimpa rumah karyawan perusahaan belum lama ini, masyarakat sekitar yang melakukan patungan untuk membantu, sementara kontribusi pihak perusahaan dinilai nihil.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Tamiang, Husni, menjelaskan bahwa HGU Nomor 102 milik PT Semadam sebenarnya telah berakhir sejak tahun 2021, namun saat ini proses perpanjangannya masih berjalan. Husni yang baru menjabat selama satu bulan juga menambahkan bahwa perusahaan yang dinilai kurang peduli terhadap warga dapat dikenakan teguran, sembari menyebutkan BPN saat ini sedang mengejar ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap).
Dukungan turut disampaikan oleh pihak legislatif dan eksekutif daerah. Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen PT Semadam sebelum menentukan langkah pembentukan panitia khusus (pansus). Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menerima dan mendukung tuntutan AM2S melalui koordinasi intensif bersama DPRK.
Penulis: Tika Fitri Lestari
Editor: Dahlan
