Banda Aceh — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh secara resmi menutup kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Banda Aceh pada Selasa (30/06/2026).
Acara yang berlangsung khidmat di salah satu hotel di Banda Aceh ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan memberdayakan para pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di pasar yang kian kompetitif.
Pelatihan yang telah berlangsung selama beberapa hari tersebut diikuti oleh puluhan pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari kuliner khas Aceh, kerajinan tangan (kriya), hingga industri fesyen muslimah.
Dalam sambutannya sebelum menutup acara secara resmi, Ketua DPRK Banda Aceh menegaskan bahwa sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang memiliki daya tahan luar biasa terhadap berbagai dinamika ekonomi global. Menurutnya, intervensi berupa pelatihan dan pendampingan seperti ini adalah kewajiban pemerintah dan legislatif demi kesejahteraan masyarakat.
“UMKM adalah pilar utama ekonomi kerakyatan kita di Banda Aceh. Melalui peningkatan kapasitas ini, kita tidak hanya ingin melihat mereka bertahan, tetapi harus naik kelas. Pemerintah dan DPRK berkomitmen penuh untuk terus mendukung ekosistem usaha yang sehat, tangguh, dan mandiri,” ujar Ketua DPRK di hadapan para peserta dan tamu undangan.
Ia juga menambahkan bahwa DPRK Banda Aceh akan terus mengawal kebijakan penganggaran daerah yang pro-UMKM, termasuk mempermudah akses pembiayaan, penyederhanaan regulasi perizinan, serta penyediaan ruang publik yang representatif untuk memasarkan produk-produk lokal.
Selama kegiatan berlangsung, para pelaku usaha dibekali dengan berbagai materi esensial yang dirancang untuk menjawab tantangan pasar modern. Beberapa fokus utama dalam pelatihan tersebut meliputi
Pemasaran Digital (Digital Marketing): Strategi memanfaatkan marketplace, optimalisasi media sosial, serta teknik copywriting untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional dan internasional.
Manajemen Keuangan Berskala: Edukasi mengenai tata kelola keuangan yang rapi, pemisahan aset pribadi dan bisnis, serta pengenalan aplikasi akuntansi sederhana untuk UMKM.
Sertifikasi dan Pengemasan (Packaging): Pendampingan dalam pengurusan sertifikasi Halal, izin BPOM, dan pembuatan kemasan produk yang menarik serta memenuhi standar higienis.
“Produk lokal kita secara kualitas tidak kalah dengan produk luar. Yang kita butuhkan sekarang adalah kemasan yang memikat dan pemanfaatan teknologi digital agar pasar kita tidak lagi terbatas oleh sekat geografis,” tambah Ketua DPRK.
Penutupan acara ditandai dengan penyerahan sertifikat pelatihan secara simbolis oleh Ketua DPRK Banda Aceh kepada perwakilan peserta, yang dilanjutkan dengan peninjauan stan produk mini hasil karya para pelaku UMKM peserta pelatihan.
Pihak dinas terkait yang ikut mendampingi menyatakan bahwa program ini tidak akan berhenti pada seremoni penutupan saja. Pemerintah Kota bersama DPRK Banda Aceh telah merancang skema pemantauan (monitoring) berkala untuk melihat perkembangan omzet, serapan tenaga kerja, dan kendala yang dihadapi para alumni peserta pelatihan di lapangan.
Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan pelaku usaha lokal, diharapkan ekonomi kerakyatan di Kota Banda Aceh dapat tumbuh lebih inklusif, mandiri, dan menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. [Adv]
Editor: Redaksi
