JAKARTA — Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), memberikan tanggapan terkait bentrokan yang pecah saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di depan Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Sabtu.
JK yang juga merupakan Tokoh Perdamaian Aceh menegaskan pentingnya menjaga kedamaian yang telah dibangun selama lebih dari dua dasawarsa. “Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu,” kata JK dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurut JK, suasana zikir dan doa bersama yang semula berjalan khidmat berubah menjadi memanas akibat adanya aksi demonstrasi dan pengibaran bendera bulan bintang yang memicu tindakan dari aparat. “Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik,” ujarnya.
Dinamika Internal dan Ketidakpuasan Kelompok
JK menilai insiden tersebut murni dipicu oleh dinamika internal di Aceh dan bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat. Ketegangan terjadi karena adanya ketidakpuasan dari sebagian kelompok terhadap kepemimpinan di daerah.
“Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana,” ungkap JK.
Ia juga menyayangkan ketiadaan pimpinan kunci Aceh di lokasi saat peristiwa terjadi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) diketahui sedang menjalani pengobatan di Kuala Lumpur, sementara Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud menjalani perawatan medis di Penang.
“Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian,” tambah JK.
Lebih lanjut, JK menyampaikan bahwa selama 21 tahun terakhir, kepemimpinan di Aceh banyak diisi oleh tokoh-tokoh mantan kombatan yang terpilih secara demokratis melalui Pemilu. Meski muncul ketidakpuasan yang memicu insiden tersebut, JK menegaskan aksi itu tidak mewakili suara mayoritas warga Aceh.
“Rakyat Aceh selalu ingin damai,” tegasnya.
Mengakhiri keterangannya, JK berharap masyarakat Aceh dapat terus mengambil pelajaran dari perjalanan perdamaian yang telah mendatangkan banyak perubahan positif, termasuk keberadaan dana otonomi khusus dari pemerintah pusat yang memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah.
Editor: Redaksi
