Banda Aceh – Asisten II Setda Aceh, T Robby Irza, menyatakan bahwa masyarakat kelas menengah merupakan motor konsumsi sekaligus penggerak utama perekonomian di Aceh.
Ia menjelaskan bahwa menjaga daya beli kelompok ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika daya beli kelas menengah tetap terjaga, sektor perdagangan, jasa, UMKM, transportasi, hingga sektor produktif lainnya akan terus bergerak.
Oleh karena itu, Pemerintah Aceh terus memantau kondisi sosial ekonomi dan daya beli masyarakat. Saat ini, tekanan daya beli menjadi perhatian khusus di tengah pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang sempat mengganggu produksi dan distribusi pangan.
Di sisi lain, terdapat peningkatan permintaan pada komoditas daging dan telur ayam ras untuk kebutuhan masyarakat umum serta kebutuhan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh. Kondisi ini perlu diantisipasi agar lonjakan permintaan tidak memicu kenaikan harga yang berlebih. Sebagai gambaran, inflasi Aceh pada Juli 2026 tercatat sebesar 5,38% (yoy), membaik atau menurun dibandingkan bulan Juni 2026 yang mencapai 5,84% (yoy).
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Aceh melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi berbasis data, yaitu dengan memetakan komoditas penyumbang inflasi serta daerah kabupaten/kota yang mengalami tekanan harga.
Langkah intervensi concrete yang dijalankan meliputi:
- Distanbun Aceh: Menyelenggarakan Gerakan Pasar Murah dan memperkuat pasokan pangan.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Menggelar operasi pasar.
- Dinas Pangan: Memberikan subsidi ongkos angkut dan fasilitasi distribusi.
- Sinergi Antar-Lembaga: Berkolaborasi aktif dengan Bulog, Kadin Aceh, Bank Indonesia Perwakilan Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota setempat.
Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan tersebut, Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran rantai distribusi, serta keterjangkauan harga pangan bagi seluruh masyarakat Aceh.
Editor: Dahlan
