Aceh Timur – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh Timur menolak wacana pengalihan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) ke kantin sekolah. KADIN menilai kebijakan tersebut akan mempersempit sasaran penerima manfaat dan melemahkan dampak ekonomi program.
Pernyataan sikap itu disampaikan Pengurus KADIN Aceh Timur, Nurdin alias Din Kopassus, di Aceh Timur, Kamis 10 September 2026.
SPPG HARUS DIPERKUAT, BUKAN DITINGGALKAN
Menurut Nurdin, SPPG merupakan bagian penting dalam sistem MBG yang sudah dibangun pemerintah. Jika masih ada kekurangan dalam pelaksanaan, maka solusinya adalah evaluasi dan pembenahan, bukan penghapusan.
“SPPG ini sudah dibangun sebagai bagian dari sistem MBG. Kalau ada kekurangan, tentu harus dievaluasi dan diperbaiki. Bukan justru sistemnya yang ditinggalkan” tegas Nurdin.
SASARAN MBG TIDAK HANYA ANAK SEKOLAH
KADIN Aceh Timur menilai wacana MBG melalui kantin sekolah perlu dikaji ulang. Sebab, sasaran program MBG tidak hanya terbatas pada siswa.
“Jangan sampai karena ingin menyelesaikan persoalan di satu sisi, justru penerima manfaat di sisi lain menjadi terbatas. MBG harus dilihat sebagai program pemenuhan gizi masyarakat, bukan hanya program makanan untuk anak sekolah,” ujarnya.
Ia menyebut kelompok lain yang juga menjadi sasaran MBG seperti santri di pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kelompok rentan lainnya.
BERDAMPAK PADA EKONOMI UMKM
Sebagai organisasi yang membina dunia usaha, KADIN juga menyoroti dampak ekonomi dari keberadaan SPPG. Kebutuhan bahan pangan dapur SPPG dalam jumlah besar berpotensi menghidupkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal.
“Bahan pangan yang digunakan seharusnya melibatkan masyarakat lokal. Dengan begitu manfaat MBG tidak berhenti pada penerima makanan saja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi daerah,” jelas Nurdin.
Dengan sistem terpusat, SPPG dinilai mampu menjaga mutu, standar gizi, hingga distribusi secara lebih terukur dan transparan.
“Kalau sistemnya diperbaiki, SPPG bisa menjadi kekuatan MBG. Pengawasan diperketat, kualitas makanan dijaga, distribusi diperbaiki, dan anggaran dibuat semakin transparan,” tambahnya.
DESAK PEMERINTAH KAJI ULANG
KADIN Aceh Timur meminta pemerintah dan Badan Gizi Nasional tidak terburu-buru mengubah pola pelaksanaan MBG tanpa kajian menyeluruh.
“Yang perlu dilakukan adalah memperkuat SPPG, bukan menghilangkannya. Kalau ada masalah, benahi titik masalahnya. Jangan sampai perubahan sistem justru membuat manfaat MBG semakin terbatas,” pungkas Nurdin.
Editor: Dahlan
