Home / Aceh

Kamis, 22 Oktober 2026 - 10:58 WIB

Di Balik Kontroversi ‘Pasukan 1000 Janda’: Menggugat Politik Gender dan Memaknai Ulang Sejarah Inong Balee

REDAKSI

Prof. Dr. T.M. Jamil, M.Si.
Ilmuwan Politik, Akademisi dan Guru Besar Ilmu Sosial pada SPs USK, Aceh.

Prof. Dr. T.M. Jamil, M.Si. Ilmuwan Politik, Akademisi dan Guru Besar Ilmu Sosial pada SPs USK, Aceh.

Membaca Malahayati dan Inong Balee dalam Perspektif Ilmu Sosial, Politik Gender, dan Patriotisme Kontemporer

ADA sesuatu yang menarik sekaligus menggugah pikiran ketika film berjudul Pasukan 1000 Janda dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 12 November 2026. Film garapan sutradara Archie Hekagery ini terinspirasi dari kisah Laksamana Malahayati dan pasukan perempuan Aceh, Inong Balee. Namun, sang sutradara menegaskan bahwa film tersebut bukan biografi sejarah, melainkan karya bergenre historical fantasy action yang mengolah fragmen sejarah ke dalam cerita sinematik.

Pertanyaannya, mengapa istilah janda berpotensi menjadi perdebatan, padahal sejarah yang melatarbelakanginya justru berbicara tentang keberanian, pengorbanan, dan patriotisme?

Bagi saya, sebagai ilmuwan sosial dan politik, persoalan ini jauh lebih besar daripada sekadar memperdebatkan sebuah judul film. Di baliknya terdapat persoalan cara pandang masyarakat terhadap perempuan, konstruksi sosial atas status perkawinan, serta kemampuan kita membaca sejarah secara lebih kritis dan kontekstual.

Sebab, ketika sebagian masyarakat mungkin berhenti pada kata janda, sejarah Aceh justru mengajak kita melihat sesuatu yang lebih besar: perempuan yang kehilangan suami, tetapi tidak kehilangan kehormatan, keberanian, apalagi kecintaannya kepada tanah air.JANGAN TERJEBAK PADA SEBUAH KATA

Dalam kehidupan sosial, istilah janda merupakan penanda status perkawinan seorang perempuan yang suaminya telah meninggal dunia atau yang perkawinannya berakhir karena perceraian. Secara sosiologis, status tersebut tidak dengan sendirinya menentukan martabat, kapasitas intelektual, moralitas, maupun kemampuan seseorang.

Namun, dalam praktik sosial, status perkawinan terkadang dibebani stereotip, stigma, bahkan penilaian moral yang tidak adil. Perempuan bisa dinilai bukan berdasarkan kualitas dirinya, melainkan berdasarkan pengalaman perkawinan yang pernah atau sedang dijalaninya. Di sinilah kita perlu bersikap kritis dan saya berusaha untuk memahaminya.Mengapa status perkawinan seorang perempuan terkadang dianggap lebih penting daripada prestasi dan pengabdiannya? Mengapa perempuan yang kehilangan pasangan justru berpotensi menghadapi penilaian sosial tambahan, padahal kehilangan itu sendiri sudah merupakan pengalaman hidup yang tidak sederhana?

Dalam perspektif sosiologi, keadaan tersebut dapat dibaca melalui teori stigma Erving Goffman. Stigma muncul ketika masyarakat memberikan label tertentu yang kemudian memengaruhi cara seseorang dipandang dan diperlakukan.

Akan tetapi, label sosial bukanlah kebenaran mutlak tentang seseorang. Ia merupakan hasil konstruksi sosial yang dapat dipertanyakan, ditafsirkan ulang, bahkan diubah.Judul Film Pasukan 1000 Janda menarik karena menghadirkan kemungkinan pembalikan makna tersebut. Kata yang dalam konteks tertentu dapat dilekati stereotip justru ditempatkan dalam narasi keberanian, perjuangan, dan perlawanan terhadap penjajahan.

Perempuan-perempuan itu tidak diperkenalkan sebagai manusia yang harus dikasihani semata karena kehilangan suami. Mereka justru tampil sebagai subjek sejarah yang mampu mengambil keputusan, mengorganisasi kekuatan, dan menghadapi ancaman terhadap tanah kelahirannya.

Dengan demikian, persoalan utamanya bukan apakah seorang perempuan berstatus janda, melainkan apakah masyarakat mampu melihatnya sebagai manusia yang utuh, bermartabat, dan memiliki kapasitas untuk berkontribusi.INONG BALEE: DARI KEHILANGAN MENUJU KEKUATAN KOLEKTIF

Bagi masyarakat Aceh, istilah Inong Balee memiliki konteks historis yang jauh lebih dalam daripada sekadar sebutan bagi perempuan yang kehilangan suami.

Tradisi sejarah Aceh mengenal Laksamana Malahayati sebagai sosok perempuan yang memainkan peran penting dalam pertahanan Kesultanan Aceh Darussalam. Ia dikaitkan dengan pembentukan dan kepemimpinan pasukan Inong Balee, yang dalam catatan sejarah terdiri atas perempuan-perempuan yang kehilangan suami akibat peperangan.

Baca Juga :  Kadisdik Aceh Apresiasi Prestasi Siswa SMAN 7 dan SMA Labschool Banda Aceh di Ajang Internasional JDIE 2025 di Jepang

Sumber informasi kebudayaan yang diterbitkan dalam repositori Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat keberadaan armada Inong Balee serta kaitannya dengan perjuangan Malahayati. Tradisi sejarah tersebut juga menghubungkan perjuangan Malahayati dengan perlawanan terhadap armada Belanda pada akhir abad ke-16.Sejarah ini penting bukan semata-mata karena perempuan pernah mengangkat senjata. Maknanya jauh lebih mendasar: kehilangan pribadi tidak harus berakhir dengan ketidakberdayaan sosial.

Di tengah suasana perang dan ancaman terhadap negeri, perempuan-perempuan tersebut digambarkan mengambil bagian dalam perjuangan kolektif. Mereka tidak hanya menjadi pihak yang menanggung akibat peperangan, tetapi juga menjadi pelaku dalam upaya mempertahankan masyarakatnya. Di sinilah letak keistimewaan Inong Balee atau Janda.

Dalam perspektif teori tindakan kolektif, kekuatan sosial tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kemampuan orang-orang dengan pengalaman dan kepentingan yang sama untuk membangun solidaritas, mengorganisasi sumber daya, serta bertindak demi tujuan bersama.Pengalaman kehilangan yang semula bersifat personal dapat memperoleh makna politik ketika diubah menjadi kesadaran kolektif.

Inong Balee atau Janda memperlihatkan bagaimana perempuan dapat ditempatkan bukan hanya sebagai korban keadaan, melainkan sebagai aktor yang ikut menentukan arah sejarah.

Tentu saja, kita harus membedakan catatan sejarah dari dramatisasi film modern. Jumlah pasukan, rincian pertempuran, dan alur cerita tertentu tetap perlu ditelaah berdasarkan sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kehati-hatian tersebut tidak mengurangi pentingnya mengkaji warisan perjuangan perempuan Aceh. Justru sebaliknya, penghormatan terhadap sejarah harus berjalan bersama ketelitian dalam menjelaskan fakta.MALAHAYATI DAN GUGATAN TERHADAP POLITIK GENDER

Laksamana Malahayati seorang perempuan yang Berpangkat Jenderal (mungkin dialah satu satu perempuan Indonesia pangkatnya Jenderal) tidak cukup dipahami hanya sebagai sosok perempuan yang berani berperang. Ia juga relevan untuk dibaca melalui kajian politik gender dan kepemimpinan.

Dalam perspektif politik gender, sejarah kepemimpinan kerap memperlihatkan bagaimana akses terhadap kekuasaan, otoritas, dan pengambilan keputusan dibentuk oleh norma sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan.Kepemimpinan militer, misalnya, selama berabad-abad lebih sering diasosiasikan dengan laki-laki. Karena itu, figur perempuan yang tampil dalam ruang pertahanan dan strategi perang menghadirkan tantangan terhadap anggapan bahwa keberanian, ketegasan, dan kemampuan memimpin merupakan monopoli satu jenis kelamin.

Malahayati memberikan ruang bagi pembacaan yang lebih luas mengenai kapasitas perempuan dalam sejarah politik Aceh. Ia bukan sekadar simbol perempuan yang mampu melakukan pekerjaan yang lazim dilekatkan pada laki-laki. Ia juga mengingatkan kita bahwa kepemimpinan harus dinilai berdasarkan kapasitas, tanggung jawab, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan mengorganisasi kekuatan.

Dalam konteks kekinian, perspektif ini relevan ketika perempuan masih menghadapi hambatan untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam politik, birokrasi, pendidikan, pertahanan, dan berbagai ruang pengambilan keputusan.Kita tentu tidak perlu meromantisasi masa lalu seolah-olah seluruh struktur sosial pada masa Kesultanan Aceh telah sepenuhnya setara. Namun, keberadaan Malahayati dan tradisi Inong Balee cukup penting untuk menunjukkan bahwa perempuan Aceh mempunyai jejak historis dalam perjuangan dan kepemimpinan yang tidak boleh diabaikan.

Karena itu, penghormatan terhadap Malahayati seharusnya tidak berhenti pada upacara, monumen, nama jalan, atau slogan peringatan hari bersejarah. Penghormatan itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk mengembangkan kapasitas, memperoleh keadilan, serta berpartisipasi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.Jangan sampai kita begitu bangga menceritakan perempuan yang memimpin perjuangan berabad-abad lalu, tetapi masih ragu memberikan kepercayaan kepada perempuan yang hendak memimpin pada masa sekarang.

Baca Juga :  PT Solusi Bangun Andalas Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Aceh Terdampak Banjir

JANDA BUKAN KEHINAAN, INONG BALEE BUKAN SEKADAR STATUS

Ada satu hal yang perlu ditegaskan dalam membaca judul film ini: status janda bukanlah aib.Perempuan yang kehilangan suami karena kematian tidak kehilangan martabatnya. Perempuan yang mengalami perceraian juga tidak serta-merta kehilangan kehormatan maupun haknya sebagai warga negara. Mereka tetap manusia yang memiliki kemampuan, cita-cita, tanggung jawab, serta hak untuk menentukan jalan hidupnya.

Dalam konteks masyarakat Aceh, istilah Inong Balee dapat dipahami melalui latar sejarah dan kebudayaan yang melekat padanya. Ia tidak semestinya dilepaskan dari pengalaman perang, solidaritas, serta perjuangan perempuan yang membentuk maknanya.

Kita tidak perlu menganggap kata janda sebagai sesuatu yang otomatis memalukan, tetapi juga tidak perlu mengabaikan kenyataan bahwa istilah tersebut terkadang digunakan untuk merendahkan perempuan. Kedua hal ini harus dibedakan.Menghormati tradisi sejarah bukan berarti menutup mata terhadap stigma sosial. Sebaliknya, memahami sejarah secara kritis dapat membantu masyarakat membebaskan diri dari prasangka yang tidak berdasar.

Judul Film Pasukan 1000 Janda dapat dibaca sebagai pintu masuk untuk membicarakan persoalan tersebut. Namun, penilaian terhadap film harus tetap mempertimbangkan isi cerita, cara penggambaran tokoh, serta penghormatan terhadap latar budaya Aceh.

Kita tidak perlu langsung menolak atau mempersoalkan judulnya hanya karena menggunakan kata janda. Kita juga tidak harus menerima setiap penggambaran sejarah tanpa pertanyaan.

Sikap yang lebih dewasa adalah membuka ruang dialog, memeriksa konteks, dan menilai karya berdasarkan keseluruhan pesan yang disampaikan.

FILM SEBAGAI POLITIK INGATAN

Sebagai ilmuwan sosial dan politik, saya memandang film yang terinspirasi dari sejarah bukan sekadar produk hiburan. Film juga dapat menjadi medium pembentukan ingatan kolektif.

Melalui film, suatu masyarakat dapat mengenal kembali tokoh yang terlupakan, memahami pengalaman generasi terdahulu, dan membicarakan persoalan masa kini dengan menggunakan peristiwa masa lalu sebagai titik berangkat.

Dalam kajian memori kolektif, ingatan tentang sejarah tidak hanya hidup melalui buku dan dokumen resmi. Ia juga diwariskan melalui cerita, tradisi lisan, monumen, pendidikan, dan karya budaya populer. Di sinilah film Pasukan 1000 Janda memiliki peluang penting.Jika dikemas secara bertanggung jawab, film ini dapat memperkenalkan Laksamana Malahayati kepada generasi muda, sekaligus membuka pembicaraan mengenai kontribusi perempuan Aceh dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme.

Namun, karena sutradara telah menegaskan bahwa film tersebut bukan biografi sejarah, penonton perlu membedakan fakta historis dari unsur fantasi dan dramatisasi sinematik.

Kebebasan artistik merupakan bagian penting dari karya film. Akan tetapi, ketika sebuah karya menggunakan nama tokoh dan latar sejarah yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat, tanggung jawab kebudayaan juga patut diperhatikan.Bagi Aceh, Malahayati bukan sekadar karakter dalam sebuah film. Ia merupakan bagian dari warisan sejarah dan identitas kolektif. Karena itu, akan sangat baik apabila film tersebut juga mendorong masyarakat, sekolah, perguruan tinggi, peneliti, dan komunitas kebudayaan untuk kembali mengkaji sejarah Malahayati serta Inong Balee melalui sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Film dapat menjadi pintu masuk. Penelitian sejarah menjadi jalan untuk memperdalam pemahaman.

DARI HEROISME MASA LALU MENUJU KEADILAN HARI INI

Baca Juga :  Mesium Kodam Iskandar Muda resmi dibuka

Ada pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar memperdebatkan apakah judul film tersebut pantas atau tidak.

Apa makna perjuangan Malahayati dan Inong Balee bagi kehidupan perempuan Indonesia hari ini?Perjuangan mereka berlangsung dalam konteks peperangan dan ancaman kolonial. Tantangan perempuan masa kini tentu berbeda. Mereka berhadapan dengan ketimpangan kesempatan, kekerasan berbasis gender, hambatan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, serta berbagai bentuk diskriminasi sosial.

Karena itu, semangat patriotisme tidak harus diwujudkan melalui peperangan. Pada masa damai, patriotisme dapat hadir dalam perjuangan melawan kemiskinan, memperjuangkan pendidikan, menjaga lingkungan, membangun ilmu pengetahuan, memberantas korupsi, dan memastikan kebijakan publik berpihak kepada masyarakat.Perempuan yang memimpin sekolah di wilayah terpencil, mengembangkan usaha untuk menghidupi keluarganya, memperjuangkan hak masyarakat, mengabdi sebagai tenaga kesehatan, atau mengambil tanggung jawab publik juga sedang memberikan kontribusi bagi bangsanya.

Begitu pula perempuan yang harus membangun kembali kehidupannya setelah kehilangan pasangan. Status perkawinannya tidak mengurangi hak untuk dihormati dan kesempatan untuk berkontribusi.

Di sinilah kita dapat menarik pelajaran dari Inong Balee: manusia tidak seharusnya direduksi menjadi pengalaman kehilangan yang pernah dialaminya.

Yang lebih penting ialah bagaimana seseorang bangkit, mengambil tanggung jawab, dan memberikan makna bagi kehidupan bersama.Bagi pemerintah, pelajaran ini juga mengandung konsekuensi kebijakan. Penguatan kapasitas perempuan tidak cukup dilakukan melalui seremoni dan slogan kesetaraan. Ia membutuhkan pendidikan yang berkualitas, perlindungan hukum, kesempatan ekonomi, akses terhadap jabatan publik, serta kebijakan yang memastikan perempuan dapat berpartisipasi secara bermartabat.

Mengagumi Malahayati tanpa memperjuangkan keadilan bagi perempuan masa kini akan membuat penghormatan sejarah kehilangan sebagian maknanya.

PENUTUP: JANGAN HANYA MELIHAT JANDA, LIHATLAH KEKUATAN MANUSIANYASaya menyambut hadirnya film Pasukan 1000 Janda sebagai momentum untuk membuka percakapan yang lebih luas mengenai sejarah Aceh, kepemimpinan perempuan, dan cara masyarakat memandang status perkawinan.

Kita boleh mendiskusikan pilihan judulnya. Kita juga berhak mengkritisi penggambaran sejarahnya. Namun, jangan sampai perdebatan mengenai sebuah kata menutupi pesan yang lebih penting tentang keberanian, solidaritas, dan patriotisme perempuan.

Bagi masyarakat Aceh, warisan Malahayati dan Inong Balee semestinya menjadi sumber pembelajaran mengenai bagaimana perempuan dapat tampil sebagai pelaku sejarah, bukan hanya sebagai pihak yang mengalami akibat dari sejarah.Kepada generasi muda, kisah ini mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu lahir dari keadaan yang sempurna. Terkadang, keberanian justru tumbuh dari kehilangan, ketidakadilan, dan tekad untuk mempertahankan sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan pribadi.

Kepada masyarakat, kisah ini mengingatkan bahwa martabat perempuan tidak ditentukan oleh status perkawinannya.

Dan kepada para pemimpin, sejarah Malahayati menyampaikan pesan bahwa kemampuan memimpin tidak boleh dinilai berdasarkan prasangka, melainkan berdasarkan kapasitas, integritas, dan pengabdian.

Jangan hanya melihat status seorang perempuan. Lihatlah keberanian, kemampuan, dan kontribusinya. Jangan hanya memperdebatkan kata janda. Bacalah sejarah Inong Balee sebagai kisah tentang bagaimana perempuan mengubah kehilangan menjadi kekuatan dan pengabdian menjadi patriotisme.Sebab, dalam sejarah Aceh, perempuan yang kehilangan suami tidak harus kehilangan masa depan. Mereka dapat bangkit, mengorganisasi kekuatan, dan mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan tanah air.

Malahayati mengajarkan keberanian. Inong Balee mewariskan solidaritas. Dan zaman kita sekarang menuntut satu hal: berhenti menilai perempuan dari statusnya, mulailah menghormatinya dari kapasitas dan pengabdiannya.

Salam Perjuangan dari Aceh Untuk Indonesia.

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

ESDM Aceh

Optimalkan Kewenangan Daerah, Kadis ESDM Aceh Hadiri Rakor Implementasi UUPA

Aceh

​TTI Minta Menteri PU Evaluasi Proyek Aceh: Jangan Sampai Kontraktor Lokal Cuma Jadi Penonton

Aceh

BPDP Dorong Penguatan Kapasitas 133 Pekebun Aceh Timur dan Subulussalam melalui Implementasi ISPO

Agama

Aceh Resmi Tuan Rumah MTQ Nasional 2028, Wakil Ketua Komisi VII DPRA: Momentum Kembalinya Marwah Serambi Mekkah

Aceh

Worm Moon 3 Maret 2026, Gerhana Bulan Total Merah Hiasi Langit Aceh

Aceh

Mewakili 18 Kabupaten / Kota Dukung Tarmilin Usman Calon Ketua DKP PWI Aceh

Aceh

Cegah Kegaduhan, Pemerintah Aceh Minta Pertamina Perbaiki Pelayanan SPBU

Aceh

Tolak Pembatasan JKA, Akademisi USK Sarankan Alihkan Anggaran Proyek PL untuk Jaminan Kesehatan