BANDA ACEH — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna membahas rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Rapat strategis tersebut dilaksanakan di Gedung Utama DPR Aceh, Senin (9/11/2026).
RDPU ini dipimpin langsung oleh pimpinan DPR Aceh dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan terkait, mulai dari unsur Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), instansi vertikal, akademisi, hingga perwakilan elemen masyarakat sipil.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa revisi qanun yang dibahas mampu menjawab dinamika hukum serta kebutuhan penegakan peraturan daerah di masa depan.
Dalam pemaparannya, pihak legislatif menyampaikan bahwa Qanun Nomor 12 Tahun 2012 sudah saatnya disesuaikan dengan perkembangan regulasi tingkat nasional serta tantangan di lapangan.
Keberadaan PPNS yang tangguh, profesional, dan berintegritas sangat dibutuhkan dalam mengawal penegakan qanun dan syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah.
“Revisi ini bukan sekadar pembaruan regulasi formal, melainkan upaya memperkuat fondasi hukum agar para penyidik di lingkungan instansi pemerintah memiliki payung hukum yang lebih kuat, terukur, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional,” ujar salah satu pimpinan rapat di hadapan peserta RDPU.
Selama jalannya rapat, sejumlah peserta memberikan masukan konstruktif. Diskusi interaktif mencakup penguatan kewenangan operasional PPNS, koordinasi lintas sektoral dengan kepolisian selaku koordinator pengawas (korwas), hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi para penyidik daerah.
Masukan dari akademisi dan praktisi hukum turut mewarnai jalannya sidang, menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi PPNS saat menjalankan tugas penertiban di tengah masyarakat.
Seluruh pandangan dan catatan kritis dari peserta RDPU dihimpun oleh tim legislasi DPR Aceh untuk dijadikan bahan penyempurnaan rancangan qanun sebelum masuk ke tahap pembahasan lanjutan.
Dengan dilaksanakannya RDPU ini, DPR Aceh berharap draf rancangan qanun perubahan tersebut nantinya dapat melahirkan regulasi yang komprehensif, efektif, serta berkeadilan dalam mendukung penegakan supremasi hukum di Aceh. [Adv]
Editor: Dahlan
