BANDA ACEH — Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) mendorong penguatan ekosistem investasi sektor energi di Aceh dengan belajar dari pengalaman Uni Emirat Arab (UEA) dalam mengembangkan sektor energi dan membangun kemitraan investasi jangka panjang.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPMA, Mawardi Nur, saat menjadi salah satu pembicara dalam Economic, Energy and Sustainability Forum 2026 bertema “From Resources to Prosperity” di Landmark BSI Aceh, Banda Aceh, Jumat (6/11/2026).
Menurut Mawardi, Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya minyak dan gas bumi (migas). Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan investasi, iklim usaha yang kondusif, serta kemitraan jangka panjang agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Ia mencontohkan pengalaman UEA yang mampu membangun kekuatan ekonomi dengan menjadikan sektor energi sebagai salah satu bagian penting dari strategi pembangunan jangka panjang.
“Uni Emirat Arab (UEA) memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana sebuah negara mampu membangun masa depan melalui visi besar, keberanian mengambil peluang, dan konsistensi dalam mengembangkan sektor energi serta investasi,” ujar Mawardi.
Ia menjelaskan, kemajuan suatu negara maupun daerah tidak dapat dibangun dalam waktu singkat. Diperlukan keberanian untuk membuka diri terhadap investasi, membangun kepercayaan, serta menciptakan iklim usaha yang mendukung masuknya para investor.
Mawardi juga menilai keberhasilan menghadirkan investasi tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan yang terlibat, tetapi dapat membuka peluang lebih luas bagi masuknya investor dan pelaku usaha dari berbagai negara.
“Ketika sebuah negara berhasil menghadirkan investasi dan menciptakan keberhasilan bagi satu perusahaan, kepercayaan akan tumbuh. Kemudian, peluang investasi lainnya akan ikut berdatangan, bahkan dari negara-negara yang berbeda. Inilah pentingnya membangun ekosistem investasi dan kemitraan jangka panjang,” katanya.
Dalam forum tersebut, Mawardi turut memaparkan potensi dan perkembangan sektor hulu migas Aceh, mulai dari landasan kewenangan pengelolaan migas, peran strategis BPMA, perkembangan wilayah kerja migas, hingga rencana pengembangan sektor tersebut ke depan.
Ia menjelaskan, pengelolaan migas di Aceh memiliki kekhususan sebagaimana diatur dalam MoU Helsinki, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015. Through regulasi tersebut, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan bersama sumber daya migas sektor hulu melalui BPMA.
Selain itu, BPMA terus mendorong pengembangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di sejumlah wilayah kerja migas Aceh. Upaya tersebut mencakup peningkatan produksi, survei seismik, pengeboran sumur eksplorasi, serta pengembangan potensi sumber daya migas.
Mawardi berharap, pengembangan sektor migas Aceh tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Dampak tersebut diharapkan terlihat melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja lokal, penguatan industri pendukung, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Aceh secara berkelanjutan.
Kegiatan yang diselenggarakan Pengurus Besar Organisasi Alumni dan Ex-Santri Madrasah Ulumul Qur’an (PB ORALEXISMUQ) itu mengangkat subtema “Energi, Investasi dan Keuangan Syariah untuk Masa Depan Ekonomi Aceh”.
Selain Mawardi Nur, forum tersebut menghadirkan Direktur Utama PT PEMA Global Energi Firdaus Noezula, Guru Besar Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof. Dr. Hafas Furqani, serta Anggota Komisi III DPRA Muhammad Rizky.
Penulis: Hidayat. S
Editor: Dahlan
