Home / Daerah / Pemerintah / Politik

Rabu, 16 Juli 2025 - 17:45 WIB

Lembaga Wali Nanggroe Aceh Verifikasi Batas Wilayah Dengan Sumatra Utara

REDAKSI

Tim Lembaga Wali Nanggroe Aceh meninjau tapal batas antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tepatnya di kawasan daratan Kecamatan Danau Paris. Foto:Ist

Tim Lembaga Wali Nanggroe Aceh meninjau tapal batas antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tepatnya di kawasan daratan Kecamatan Danau Paris. Foto:Ist

Aceh Singkil – Tim Lembaga Wali Nanggroe Aceh meninjau langsung tapal batas antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tepatnya di kawasan daratan Kecamatan Danau Paris, Rabu, 16 Juli 2025. Peninjauan ini dilakukan menyusul laporan masyarakat terkait dugaan pergeseran batas wilayah.

Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe, Ahmad Fadhli, mengatakan tinjauan lapangan dilakukan sebagai tindak lanjut dari aduan warga, yang menyebut batas wilayah saat ini tidak lagi sesuai dengan MoU Helsinki maupun kesepakatan batas wilayah tahun 1956.

Baca Juga :  HUT Ke-51 Aceh Tenggara, Gubernur Minta Pembangunan Diimbangi dengan Pelestarian Lingkungan 

“Kedatangan kami untuk memverifikasi langsung laporan masyarakat terkait dugaan pergeseran batas yang tidak sesuai dengan kesepakatan sah sebelumnya,” kata Ahmad Fadhli kepada AJNN.

Tim yang turun terdiri dari unsur Majelis Tuha Peut, Majelis Fatwa, dan Majelis Tuha Lapan. Mereka bertugas mengumpulkan data, fakta, serta aspirasi masyarakat perbatasan sebagai bahan kajian Kelembagaan.

Baca Juga :  Pangdam Iskandar Muda lantik 78 anak yatim menjadi Prajurit TNI AD

Ahmad Fadhli menegaskan bahwa batas wilayah antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah seharusnya tetap mengacu pada kesepakatan historis yang berlaku. Ia menyebut hasil peninjauan akan dituangkan dalam laporan resmi yang akan diserahkan kepada Wali Nanggroe sebagai dasar penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Baca Juga :  Lembaga DPR Aceh tunjuk Anwar Ramli sebagai Ketua Tim Revisi UUPA

“Rekomendasi dan masukan dari masyarakat akan kami himpun untuk menjadi pertimbangan strategis dalam menyikapi persoalan perbatasan ini,” kata dia.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen Lembaga Wali Nanggroe dalam menjaga dan melindungi batas teritorial Aceh sesuai ketentuan sejarah dan hukum yang berlaku.

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Aceh Besar

Hadiri Hari Purbakala, Sekda Aceh Besar: Momentum Edukasi Sejarah dan Pelestarian Budaya

Aceh Besar

Pemkab Aceh Besar Dukung Penanaman 10 Ribu Mangrove oleh PLN di Baitussalam

Daerah

Momen Hari Lahir Pancasila, Kapolres Gayo Lues Beri Penghargaan kepada Istri Personel Berprestasi

Daerah

Mahasiswa STIK WPS Gelar Psikososial untuk Siswa Terdampak Banjir di Pidie Jaya

Daerah

Kodam Iskandar Muda dan BWS Sumatera I bersinergi bangun Jaringan Irigasi Tersier di Aceh Utara

Daerah

Pemerintah Aceh dan Pemkab Bireuen Perkuat Sinergi Tangani Dampak Sosial Pasca Banjir

Aceh Besar

Keluarga Besar PERISAI PUTIH ATJEH Gelar Tauring Kebukit Siron dalam Rangka Syukran dan Hiburan

Daerah

Musisi Bireuen Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Sabu