Banda Aceh – Untuk mengendalikan semua informasi dan komunikasi di media massa maupun media sosial dari langkah dan rencana kerja Mualem- Dek Fadh kedepan diperlukan sebuah koordinator informasi dan komunikasi media serta juru bicara yang bertanggung jawab dan kredible, agar tidak terjadi kesimpangsiuran berita, informasi yang bisa menimbulkan salah paham, miskomunikasi dan mungkin keresahan dalam masyarakat. Berita 100 hari kerja akan ada penururunan harga 9 bahan pokok, rapat GAM dan TNA se Aceh dan Isue – isue lainnya.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Mualem-Dek Fadh, Teuku Kamaruzzaman atau yang akrab disapa Ampon Man, kepada awak media, baik elektronik, cetak dan online dalam acara Konferensi Pers, Senin (24/12/2024) di Morden Caffe Pangoe. Banda Aceh.
Selanjutnya dalam press release itu juga disebutkan, akan segera dibentuk tim kerja Gubernur Wakil Gubernur Aceh setelah penetapan Gubernur terpilih nanti, guna menterjemahkan visi dan misi Gubernur untuk periode 2025 – 2030, yang akan melibatkan semua partai pengusung, relawan, tim dan badan pemenangan, akademisi, tokoh masyarakat, civil society serta komponen masyarakat Aceh lainnya dengan difasilitasi oleh lembaga dan dinas terkait, agar rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang akan menjadi program kerja Gubernur dan calon gubernur Aceh 2025 – 2030 dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran,” katanya.
Kepada apatur sipil negara (ASN) dan birokrat lain yang sedang bertugas, kami himbau untuk bekerja sepenuhnya untuk Rakyat Aceh dan bukan bekerja demi atasan dan jabatan.
Pengabdian yang tulus serta kerja keras anda akan berbuah kemudahan dan seterusnya kesejahteraan bagi rakyat Aceh, promosi, demosi serta mutasi semuanya akan mengikuti ketentuan perundang undangan serta regulasi yang ada.
Kami harapkan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik dan kompak sebagai satu kesatuan sesuai harapan rakyat kepada kita untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dan diharapkan saat ini tidak ada pihak – pihak (calo, petualangan atau pecundang) yang mengambil keuntungan dari ASN atau Birokrat dari proses terjadinya pergantian kekuasaan pemerintah di Aceh,” ujar juru bicara Mualem-Dek Fadh, Teuku Kamaruzzaman.
Lanjut, ia juga menyebutkan, bahwa pemerintahan Mualem-Dek Fadh, jika telah ditetapkan, dalam jangka waktu 5 tahun kedepan akan meletakan pondasi hubungan pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat dengan menselaraskan semua program pembangunan yang ada di Aceh dengan rancangan pembangunan nasiononal di Jakarta dengan Aceh, diharapkan akan menjadi role model atau contoh hubungan pemerintah pusat dan pemerintah Daerah di Indonesia.
Keinginan dan permintaan ini harus kita elaborasi atau diperluas lagi dengan disertai penyiapan rangkaian regulasi yang nanti mungkin akan kita butuhkan sebagai landasan keberlanjutan , agar dimasa depan hubungan ini akan berimbas pada terciptanya perdamaian yang abadi dan saling menguntungkan antara Aceh dengan Jakarta.
Selanjutnya dikatakan, menurut Mualem-Dek Fadh Aceh hanya bisa dibangun dengan semangat kebersamaan dan persatuan. Ini harus disertai tekad kuat untuk mengubah Aceh untuk tujuan yang sama yaitu kemakmuran dan keadilan bagi seluruh Rakyat Aceh.
Tekad kuat untuk bersama membangun Aceh ini akan menjadi strategi penting untuk mencegah polarisasi dan intrik – intrik dalam masyarakat Aceh yang selama ini terlihat baik dari komponen yang ada di Aceh maupun yang berada diluar Aceh secara terang maupun tersembunyi.
Kami berharap partisipasi dan pengertian semua pihak serta masyarakat luas, untuk dapat memberikan ruang waktu bagi calon Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah nanti selama waktu 6 sampai 7 bulan kedepan melakukan evaluasi dan audit semua yang telah dikerjakan dan belum dikerjakan sejak Gubernur Nova Iriansyah sampai dengan pejabat Gubernur Aceh Safrizal. Guna mengetahui dan tantangan yang ada untuk kepentingan landasan rumusan pembangunan Aceh masa depan,”ungkapnya.
Terakhir ia mengatakan, calon Gubernur dan Wakil Gubernur nanti direncanakan akan melakukan diskusi serta melakukan pertemuan – pertemuan dengan semua kelompok masyarakat termasuk dengan pihak yang selama ini berseberangan baik yang ada di Aceh maupun luar Aceh . Khusus dan termasuk semua mantan Kombatan GAM guna merumuskan langkah penyelesaian permasalahan yang dihadapi saat ini maupun untuk masa mendatang.
Semua ini akan dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja dan tetap muka langsung di daerah wilayah masing – masing, agar dapat secara jelas di peroleh permasalahan yang ada serta solusinya yang diperlukan,”tutupnya. ***