Banda Aceh — Pemerintah terus memperkuat langkah transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2026 dengan menitikberatkan pada integrasi sistem pendataan hingga penyaluran bantuan secara menyeluruh. Upaya tersebut dilakukan guna meminimalisir kesalahan sasaran penerima sekaligus mempercepat proses verifikasi data masyarakat.
Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kini mengoptimalkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama dalam pembaruan data penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia.
Sistem tersebut juga diperkuat dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi perubahan data masyarakat secara lebih cepat dan akurat.
Digitalisasi bansos 2026 menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menciptakan tata kelola bantuan yang lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran. Selain memperbaiki validitas data penerima, integrasi sistem juga diharapkan mampu mengurangi potensi tumpang tindih bantuan maupun praktik penyalahgunaan data.
Dalam pengembangannya, pemerintah menargetkan perluasan cakupan penerima manfaat, termasuk sekitar 2,6 juta siswa dan santri di berbagai daerah yang masuk dalam kategori membutuhkan dukungan sosial dan pendidikan.
Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, SKM., MKM mengatakan, transformasi digital dalam sistem bansos menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Dengan integrasi data dan dukungan teknologi AI, proses verifikasi akan lebih cepat dan akurat sehingga potensi salah sasaran dapat ditekan semaksimal mungkin,” ujar Budi Afrizal, Kamis (14/5/2026).
Ia menambahkan, sistem digital juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengecekan status bantuan secara mandiri tanpa harus melalui proses administrasi yang panjang.
Fokus utama digitalisasi bansos tahun ini meliputi peningkatan akurasi data penerima, optimalisasi penyaluran bantuan secara nontunai, hingga kemudahan akses pengecekan status bantuan melalui platform digital pemerintah.
Pembaruan terbaru juga terlihat dalam rapat koordinasi antara Kementerian Sosial dan BPS yang digelar pada Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas percepatan verifikasi dan validasi data nasional guna meningkatkan presisi penerima bantuan sosial di lapangan.
Langkah digitalisasi ini dinilai menjadi bagian penting dalam reformasi sistem perlindungan sosial nasional, terutama di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, akurat, dan berbasis teknologi.
Editor: Redaksi
