BANDA ACEH — Dinas Pendidikan Dayah Aceh terus mematangkan draf regulasi pendidikan keagamaan di Tanah Rencong.
Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin Thahir, S.Pd.I, M.Pd.I, secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sekaligus rapat uji publik Rancangan Peraturan Gubernur (RanPerGub) tentang Kurikulum Dayah.
Kegiatan strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di sektor pendidikan dayah tersebut dipusatkan di Hotel Rasamala, Kota Banda Aceh, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Uji publik ini digelar sebagai langkah partisipatif dan transparan untuk menghimpun masukan, kritik konstruktif, serta penyempurnaan substansi dari RanPerGub Kurikulum Dayah.
Regulasi ini dicanangkan menjadi payung hukum yang komprehensif dalam mengintegrasikan serta menyeragamkan standar mutu pendidikan dayah di seluruh kabupaten/kota di Aceh, tanpa menghilangkan kekhasan dan otonomi masing-masing lembaga dayah tradisional.
Dalam sambutannya, Muhsin Thahir menekankan bahwa dinamika zaman menuntut dunia dayah untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa harus kehilangan identitas asalnya sebagai benteng pertahanan akidah dan moral umat.
“Pendidikan dayah di Aceh memiliki akar historis yang sangat kuat dan menjadi pilar utama peradaban masyarakat Aceh.
Namun, di era modern ini, tantangan global menuntut kita agar lulusan dayah tidak hanya memiliki pemahaman agama yang mendalam (tafaqquh fiddin), tetapi juga memiliki daya saing, keterampilan, serta relevansi dengan kebutuhan zaman,” ujar Muhsin di hadapan para peserta.
Ia menambahkan, penyusunan RanPerGub Kurikulum Dayah ini tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh dayah ke dalam satu format kaku, melainkan untuk memberikan pengakuan, standarisasi minimal, serta penguatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
Melalui regulasi ini, diharapkan tercapai sinkronisasi antara kurikulum salafi (klasik) yang menjadi ciri khas dayah dengan kebutuhan administratif dan akademik di tingkat regional maupun nasional.
Kegiatan FGD dan uji publik ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, di antaranya perwakilan ulama dan pimpinan dayah dari berbagai daerah di Aceh, akademisi perguruan tinggi Islam, unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, serta para pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
Suasana diskusi berlangsung dinamis dan interaktif. Para peserta tampak antusias memberikan pandangan terkait berbagai aspek krusial dalam draf RanPerGub tersebut, mulai dari proporsi jam pelajaran ilmu alat, fiqh, tauhid, hingga integrasi kecakapan hidup (life skills), literasi digital, serta manajemen tata kelola dayah yang modern dan akuntabel.
Sejumlah pimpinan dayah yang hadir menyambut baik inisiatif pemerintah Aceh ini. Mereka menilai pelibatan langsung unsur dayah sejak tahap perancangan regulasi merupakan bentuk penghargaan terhadap independensi dan marwah lembaga pendidikan dayah.
Melalui hasil uji publik di Hotel Rasamala ini, Dinas Pendidikan Dayah Aceh berkomitmen untuk segera merumuskan dan menyempurnakan draf RanPerGub Kurikulum Dayah berdasarkan masukan-masukan yang telah dihimpun.
Dokumen final tersebut nantinya diharapkan dapat segera disahkan agar, pada tahun ajaran berikutnya, implementasi kurikulum baru ini dapat diterapkan secara bertahap dan terukur di seluruh dayah di Aceh.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam memajukan kualitas pendidikan dayah, menjamin mutu lulusan yang paripurna, serta menjaga warisan para ulama terdahulu agar tetap ekselen di tengah arus modernisasi global. [Adv]
Editor: Dahlan










