ACEH BESAR – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Besar memperketat pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaku usaha memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan, sekaligus mencegah dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap masyarakat dan kelestarian alam.
“Setiap pelaku usaha harus memahami bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian penting dari kegiatan usaha. Karena itu, pemenuhan dokumen lingkungan dan pelaksanaan komitmen yang telah ditetapkan harus menjadi perhatian sejak tahap perencanaan hingga kegiatan operasional,” ujar Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Aceh Besar, T. Dhiaul Murdhi, S.T., di kantor DLH Aceh Besar, Kota Jantho, Kamis (22/10/2026).
Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap pelaku usaha memenuhi kewajiban dokumen dan persetujuan lingkungan sesuai jenis serta skala kegiatan. Dokumen tersebut meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
Pengawasan tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi. DLH Aceh Besar juga melakukan pemeriksaan dan evaluasi dokumen, pemantauan langsung ke lapangan, serta pembinaan dan sosialisasi agar pelaku usaha memahami dan menjalankan kewajiban lingkungan secara konsisten.
Aspek yang menjadi perhatian mencakup pengelolaan limbah, pengendalian emisi, pemanfaatan sumber daya, hingga penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan secara berkala setiap enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Pemanfaatan sistem digital dalam proses persetujuan lingkungan juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola dokumen yang transparan dan akuntabel.
“Melalui pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan, kami berharap pelaku usaha semakin memahami kewajibannya dan tidak hanya berfokus pada kegiatan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Dengan demikian, potensi pencemaran air, udara, dan tanah dapat dicegah atau diminimalkan sejak dini,” katanya.
T. Dhiaul Murdhi menegaskan, pengawasan lingkungan bukan bertujuan menghambat investasi, melainkan memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Jika ditemukan pelanggaran, penanganan dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum, termasuk melalui penerapan sanksi administratif apabila persyaratannya terpenuhi.
“Pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan. Kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan, menjalankan komitmen pengelolaan lingkungan, serta berperan aktif menjaga kualitas lingkungan hidup demi kepentingan masyarakat dan generasi mendatang,” tutupnya.
Penulis: Tika Fitri Lestari
Edit: Dahlan
