Banda Aceh — Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh harus berjalan seiring dengan penataan kota yang berkelanjutan, khususnya dalam menjaga keindahan lingkungan dan kelancaran arus lalu lintas. Hal tersebut menjadi perhatian serius Komisi III DPRK Banda Aceh dalam kunjungan lapangan yang dilakukan bersama instansi terkait.
Dalam kegiatan tersebut, anggota dewan menyoroti pentingnya kebijakan yang tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap tata kota dan kenyamanan masyarakat.
“Memang di satu sisi kita mengharapkan PAD semakin bertambah, tetapi dari sisi keindahan kota dan ketertiban arus lalu lintas juga harus dipikirkan secara matang,” ujar salah satu anggota Komisi III DPRK Banda Aceh.
Menurut mereka, pertumbuhan aktivitas ekonomi, terutama di kawasan strategis kota, berpotensi memicu permasalahan baru jika tidak diiringi dengan pengaturan yang baik. Kemacetan, parkir sembarangan, serta berkurangnya estetika kota dinilai dapat merugikan masyarakat dan citra Banda Aceh sebagai kota jasa dan wisata.
Oleh karena itu, Komisi III DPRK Banda Aceh mendorong adanya sinergi lintas sektor antara legislatif dan perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan yang seimbang. Pendekatan ini diharapkan mampu mengoptimalkan PAD tanpa mengorbankan fungsi ruang publik dan kelancaran mobilitas warga.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut anggota Komisi III DPRK Banda Aceh, Ramza Harli dan Abdul Rafur, serta perwakilan dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Banda Aceh. Kehadiran unsur teknis ini dinilai penting untuk memberikan gambaran langsung terkait kondisi lapangan dan solusi yang dapat diterapkan.
Melalui kunjungan ini, DPRK Banda Aceh berharap lahir rekomendasi kebijakan yang komprehensif, sehingga peningkatan pendapatan daerah dapat berjalan selaras dengan penataan kota yang tertib, indah, dan ramah bagi seluruh masyarakat.(**)
Editor: Redaksi
