Lhokseumawe — Anggota DPRK Kota Lhokseumawe Komisi A, Syahrul ST, menegaskan bahwa sistem desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar dalam penentuan penerima bantuan sosial (bansos).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan desil dalam penyaluran bantuan, yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran di tingkat gampong (25/4/2026).
“Desil itu adalah alat bantu berbasis data, bukan keputusan final. Harus tetap dikombinasikan dengan verifikasi lapangan dan musyawarah gampong,” ujar Syahrul.
Ia menjelaskan, DTSEN sebagai data nasional memang menjadi fondasi penting dalam kebijakan sosial. Namun demikian, kondisi riil masyarakat di lapangan tidak selalu sepenuhnya tercermin dalam data yang bersifat dinamis tersebut.
Karena itu, DPRK mendorong penguatan peran pemerintah gampong dan Tuha Peut sebagai pihak yang paling memahami kondisi sosial masyarakat. “Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan keadilan sosial benar-benar terwujud,” katanya.
Syahrul juga menyoroti masih adanya kasus masyarakat miskin yang berada pada desil tinggi akibat keterlambatan pembaruan data. Untuk itu, ia meminta agar mekanisme perbaikan data melalui jalur resmi, seperti SIKS-NG dan usulan desa, dapat dipermudah dan dipercepat.
“Tidak boleh ada masyarakat yang dirugikan hanya karena persoalan administrasi. Negara harus hadir memberikan solusi,” tegasnya.
Selain itu, DPRK turut mendorong transparansi data penerima bantuan di tingkat gampong guna menghindari kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Syahrul menambahkan, kebijakan sosial di Aceh juga harus selaras dengan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Helsinki serta wasiat Hasan Tiro, yang menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, sektor kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama pemerintah.
“Di tengah implementasi DTSEN, pemerintah wajib menjadikan kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan sebagai program mandatory yang diutamakan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi serta menyerap aspirasi masyarakat, agar kebijakan yang dijalankan tidak hanya tepat secara data, tetapi juga adil secara sosial.
“Dengan keterbukaan dan pengawasan bersama, kita bisa menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran,” tutupnya. [ZH].
Editor: Redaksi
