Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mendorong pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat literasi keuangan, serta memanfaatkan pembiayaan secara produktif agar mampu naik kelas.
Hal itu disampaikan Illiza saat menghadiri Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar Kolaborasi PNM dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Aula OJK Provinsi Aceh, Jumat, 14 Agustus 2026, dengan tema “Sinergi Finansial: Wujudkan UMKM Tangguh dan Berkelanjutan.”
Acara tersebut juga menghadirkan Kepala OJK Provinsi Aceh Dady PerYoga, Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan PNM Lalu Dodot Patria Ary S, serta sejumlah pimpinan lembaga perbankan dan Pegadaian.
Illiza mengapresiasi kolaborasi OJK dan PNM tersebut. Menurutnya, pengembangan usaha tidak cukup hanya dengan injeksi modal, tetapi harus dibarengi pengetahuan, pendampingan berkelanjutan, literasi keuangan, perluasan akses pasar, serta keberanian berinovasi. “Modal memang krusial sebagai pemicu awal, tetapi modal tanpa pengetahuan akan cepat habis tak berbekas,” ujarnya.
Ia menegaskan, tujuan pengembangan UMKM bukan sekedar membuat pelaku usaha mampu bertahan, melainkan mendorong mereka naik kelas, dari usaha mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, hingga mampu memperluas pasar ke tingkat nasional dan internasional. Untuk itu, Illiza meminta pelaku usaha menertibkan pencatatan keuangan, meningkatkan kualitas dan pengemasan produk, memanfaatkan teknologi digital, serta menggunakan pembiayaan secara sehat dan produktif.
Secara khusus kepada ibu-ibu peserta PNM Mekaar, Illiza berpesan agar tidak berkecil hati dengan skala usaha yang sedang dijalankan. Menurutnya, usaha yang bermula dari dapur rumah, warung sederhana, kerajinan maupun media sosial tetap memiliki arti besar bagi ketahanan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pembiayaan PNM harus dijadikan batu pijakan untuk mengembangkan usaha, bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumtif sewaktu-waktu.
Illiza menyebut Banda Aceh memiliki 47.450 UMKM aktif yang menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian kota. Potensi tersebut tersebar di berbagai sektor, mulai perdagangan, pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, jasa pendidikan, usaha digital, hingga wisata bahari dan perikanan. “Tugas kita bersama adalah menghubungkan potensi-potensi ini dengan permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi digital, dan jaringan pasar yang lebih luas,” katanya.
Penguatan UMKM tersebut selanjutnya sejalan dengan Program CEPAT (Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat) dalam RPJM Kota Banda Aceh 2025-2029. Pemko juga memperkuat keterampilan masyarakat melalui Banda Aceh Academy serta mendorong digitalisasi UMKM melalui Aplikasi Usaha Teman. Sepanjang tahun 2026, berbagai pelatihan diberikan mulai dari manajemen keuangan, branding dan konten digital, pembayaran QRIS, hingga legalitas dan perpajakan usaha.
Dari sisi pembiayaan, Illiza menyampaikan bahwa penyaluran KUR di Aceh pada tahun 2025 mencapai Rp3,84 triliun untuk 41,34 ribu debitur, sementara Banda Aceh menyerap sekitar Rp270 miliar bagi 2.080 debitur. Namun, masih terdapat pelaku usaha yang menghadapi kendala literasi keuangan, administrasi, dan pencatatan usaha. Oleh karena itu, sinergi OJK, PNM, perbankan dan Pemko diperlukan agar akses pembiayaan benar-benar mampu mendorong pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.
PKU Akbar tersebut diikuti 100 peserta terpilih dan dirancang sebagai ruang peningkatan kapasitas, bukan sekadar seremoni. Peserta mendapatkan literasi keuangan dari OJK mengenai kanal pengaduan konsumen sektor jasa keuangan, materi pencatatan keuangan sederhana dari PNM, serta pelatihan penjualan online. Kegiatan juga diisi dengan memamerkan produk nasabah, menyerahkan beasiswa dan sertifikat halal, sehingga peserta memperoleh bekal yang lebih utuh untuk mengembangkan usahanya.
Menutup sambutannya, Illiza mengajak seluruh pihak menjadikan PKU Akbar sebagai momentum memperkuat Banda Aceh sebagai Kota Kolaborasi dalam membangun ekonomi masyarakat.
Ia meminta peserta membawa pulang ilmu, strategi dan komitmen baru dengan memisahkan keuangan rumah tangga dan usaha, mencatat transaksi secara tertib, menjaga kualitas produk, mengoptimalkan media sosial serta transaksi digital, dan terus berinovasi.
“Pemerintah Kota Banda Aceh siap membuka pintu kolaborasi selebar-lebarnya demi mewujudkan UMKM Banda Aceh yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi,” tutupnya. (Riz)
Editor: Redaksi
