BANDA ACEH – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar rapat kerja intensif bersama sejumlah mitra strategis Pemerintah Kota Banda Aceh guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRK Banda Aceh pada Jumat (13/11/2026) tersebut difokuskan pada evaluasi program prioritas dan rasionalisasi anggaran untuk sektor infrastruktur, tata ruang, dan lingkungan hidup.
Dalam pertemuan kali ini, Komisi III menghadirkan jajaran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh.
Kedua instansi ini dinilai memegang peranan vital dalam menentukan wajah kota serta keberlanjutan pembangunan di ibu kota Provinsi Aceh pada tahun mendatang.
Fokus pada Pengelolaan Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Dalam sesi pembahasan bersama DLHK3 Banda Aceh, jajaran anggota Komisi III menekankan pentingnya efektivitas anggaran dalam penanganan persampahan yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi kota.
Legislator menyoroti perlunya peremajaan armada pengangkut sampah, optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), serta pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman-taman kota.
Pimpinan dan anggota Komisi III mengingatkan agar alokasi anggaran di DLHK3 tidak hanya terserap pada belanja rutin operasional, tetapi juga mampu menyentuh inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Kesejahteraan petugas kebersihan lapangan (pasukan oranye) juga menjadi catatan khusus agar tetap mendapatkan perhatian maksimal dalam postur anggaran 2027, mengingat peran krusial mereka dalam menjaga predikat kebersihan kota.
Sinkronisasi Perencanaan dan Ketepatan Sasaran Program
Memasuki sesi diskusi dengan Bappeda Kota Banda Aceh, Komisi III menggarisbawahi urgensi sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan yang merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
Komisi III meminta Bappeda untuk memastikan setiap usulan program pembangunan pada tahun anggaran 2027 memiliki indikator kinerja yang terukur dan berdampak langsung pada pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Aspek mitigasi bencana, penataan drainase perkotaan untuk mengantisipasi genangan air saat musim hujan, serta pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan menjadi poin-poin yang didorong agar masuk dalam skala prioritas pendanaan.
Selain itu, dewan juga mengingatkan Bappeda agar cermat dalam memproyeksikan target pendapatan daerah sehingga postur RAPBK 2027 tetap realistis, sehat, dan terhindar dari potensi defisit anggaran yang dapat menghambat realisasi proyek fisik di lapangan.
Komitmen Pengawalan Anggaran
Melalui rapat pembahasan ini, Komisi III DPRK Banda Aceh menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap rupiah anggaran daerah agar tepat sasaran dan akuntabel.
Masukan serta catatan kritis yang mengemuka dalam rapat bersama DLHK3 dan Bappeda tersebut akan dirangkum sebagai bahan rekomendasi komisi sebelum dibawa ke tahapan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Banda Aceh.
Rapat berlangsung dinamis dengan pemaparan dokumen rencana kerja dari masing-masing kepala dinas dan kepala badan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pendalaman program oleh seluruh anggota Komisi III.
Diharapkan, proses pembahasan RAPBK 2027 ini dapat rampung tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan. [Adv]
Editor: Dahlan
