Home / Aceh Besar / Pemerintah

Selasa, 23 September 2025 - 20:55 WIB

Pemkab Aceh Besar Gelar Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah

REDAKSI

Plt Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Besar, Muharril Al-Aqshar SE, M.Ec.Dev membuka Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Aceh Besar di ruang rapat Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Selasa (23/9/2025). FOTO/ PROKOPIM PEMKAB ACEH BESAR

Plt Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Besar, Muharril Al-Aqshar SE, M.Ec.Dev membuka Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Aceh Besar di ruang rapat Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Selasa (23/9/2025). FOTO/ PROKOPIM PEMKAB ACEH BESAR

Kota Jantho – Bupati Aceh Besar H Muharram Idris yang diwakili Plt Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Besar, Muharril Al-Aqshar SE, M.Ec.Dev membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Besar di ruang rapat Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Selasa (23/9/2025). Hadir dalam kesempatan itu, Staf Ahli Bupati Aceh Besar Drs Sulaimi MSi dan para Kepala OPD terkait.

Dalam sambutannya, Plt Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Besar, Muharril Al-Aqshar mengatakan, Rapat Koordinasi TPID tersebut sangat penting karena bertujuan untuk menyusun Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Aceh Besar tahun 2025-2027. ”Kami berharap, semua OPD terkait yang hadir dapat berkontribusi dalam Rapat Koordinasi TPID Aceh Besar ini,” harap Muharril.

Baca Juga :  Ketua TP PKK Aceh Besar Serahkan Bantuan Masa Panik Korban Rumah Rusak di Lampasi Engking

Hal yang sangat mendukung untuk kemajuan daerah dikarenakan Kabupaten Aceh Besar memiliki potensi lahan pertanian luas untuk padi dan hortikultura, sumber daya perikanan yang banyak, termasuk di wilayah Kecamatan Pulo Aceh dan kecamatan lainnya, serta peternakan unggas produktif dengan produksi mencapai 26 juta butir/tahun. Pada bagian lain, selama ini Aceh Besar sudah menjalin MoU ketahanan pangan dengan Kota Banda Aceh dan kesepakatan dengan Kota Sabang. Ke depan, direncanakan bakal menjalin kerjasama antardaerah dengan Pidie Jaya dan Aceh Jaya.

Baca Juga :  Syech Muharram Apresiasi Peran MAA dalam Pelestarian Adat Aceh

Rapat Koordinasi Roadmap TPID ini juga berfokus kepada program strategis dan program kerja yang akan dilaksanakan dalam strategi pengendalian inflasi, yakni 4K yang mencakup Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Forum Rapat Koordinasi TPID Aceh Besar juga berkomitmen akan terus menggelar pasar murah di berbagai kecamatan di Aceh Besar, karena hal ini sangat membantu masyarakat. Juga dengan melakukan intensifikasi tanaman, diversifikasi pangan, dan pembangunan insfrastruktur pertanian. Dalam hal ini, juga sangat penting sinkronisasi dengan RPJMD dan dukungan seluruh OPD terkait.

Baca Juga :  RSUDZA Sukses Jalankan Operasi Cerebrovascular Pertama di Aceh, Sekda Apresiasi Dukungan Menkes RI

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Besar, Darwan Asrizal SE MT menambahkan, kegiatan tersebut sangat strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat serta menjaga inflasi daerah sesuai target Nasional 2-3% per tahun untuk melindungi daya beli masyarakat. Selain itu, untuk mendukung pemulihan ekonomi lokal, menjaga keseimbangan pasar, serta keselasaran strategi daerah dengan arahan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat.

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Aceh Besar

Kejari Aceh Besar Gelar Kampanye Anti Korupsi di SMA Negeri Modal Bangsa

Pemerintah

Dinsos Aceh Besar Sukses Gelar Ragam Aksi Pada Peringatan HKSN 2024

Aceh Besar

Kepala Bappeda Aceh Besar Tutup Training Raya HMI di Bapelkes Jantho

Aceh Besar

Wakil Bupati Aceh Besar Drs. H. Syukri A. Jalil Bergabung di Retret Akademi Militer Magelang

Parlementarial

Viral Kasur Berbelatung, Bunda Salma Desak Manajemen RSUD Cut Meutia Segera Berbenah

Pemerintah

Menteri Abdul Mu’ti: Pendidikan Aceh Harus Berbasis Karakter dan Keadilan Akses

Aceh Besar

Hentakan Elkapiten Iswanto Menangkan Pemkab Abes FC Versus Angkasa FC Part 3 Skor 2-1

Parlementarial

DPRA Desak BPK Periksa Kembali 22 Paket Proyek di Aceh