Banda Aceh – Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) merupakan instrumen penting dalam membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh, Mehran Gara R, dalam Rapat Paripurna DPRK Banda Aceh terkait pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBK Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Gedung DPRK Banda Aceh, Selasa (11/11/2025).
“Fraksi Partai Gerindra mendukung Rancangan Qanun APBK Tahun Anggaran 2026 agar dapat dibahas secara serius antara Badan Anggaran DPRK dan TAPK Pemerintah Kota Banda Aceh, hingga pengesahannya tepat waktu, sehingga roda pembangunan dan perekonomian dapat bergerak cepat,” ujar Mehran.
Menurutnya, setiap alokasi anggaran harus diarahkan untuk menjawab persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan ekstrem, distribusi air bersih yang belum merata, pengelolaan sampah, serta perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase.
“Fraksi Partai Gerindra berharap seluruh anggaran benar-benar difokuskan untuk menyelesaikan persoalan utama masyarakat yang banyak disampaikan baik saat musrenbang maupun dalam kegiatan reses anggota dewan,” tambahnya.
Mehran juga menekankan pentingnya program peningkatan ekonomi warga, di antaranya bantuan bagi pelaku UMKM, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kegiatan yang mampu membuka lapangan kerja baru.
“Kita semua telah sepakat bahwa setiap rupiah dari APBK harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra mendorong agar R-APBK 2026 selaras dengan program-program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, seperti Program Makan Bergizi Gratis (SPPG) dan Koperasi Merah Putih.
Mehran menilai Pemerintah Kota Banda Aceh perlu mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam penyediaan bahan baku dapur SPPG melalui wadah koperasi.
“Upaya ini juga dapat dilakukan melalui penguatan Koperasi Merah Putih. Kami juga meminta agar Wali Kota dapat mendirikan Sekolah Rakyat sebagai wadah pendidikan berbasis kemandirian dan karakter,” ucap Mehran.
Fraksi Gerindra menegaskan harapannya agar APBK 2026 benar-benar menjadi instrumen kebijakan yang berdampak nyata, bukan sekadar administrasi tahunan, melainkan langkah strategis menuju Banda Aceh yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.(**)
Editor: Redaksi
