Banda Aceh – Anggota DPRK Banda Aceh dari Fraksi Partai Gerindra, Teuku Arief Khalifah, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) melalui DiskopUKMdag untuk segera merumuskan dan mengesahkan aturan Zonasi Pedagang Kaki Lima (PKL).
Langkah ini dinilai mendesak mengingat pengaturan zonasi merupakan salah satu visi-misi pemerintahan Illiza-Afdhal yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh, namun hingga kini realisasinya masih terhambat.
Mengenal Sistem Tiga Zona
Menurut Arief, sistem zonasi ini akan membagi wilayah aktivitas pedagang menjadi tiga kategori utama untuk menciptakan ketertiban kota:
Zona Merah: Kawasan yang mutlak dilarang untuk aktivitas berjualan PKL.
Zona Kuning: Area beraktivitas bersyarat dengan pengaturan waktu operasional tertentu.
Zona Hijau: Area yang sepenuhnya diizinkan bagi PKL dengan pendataan khusus.
“Sistem zonasi ini sebenarnya sudah dirumuskan melalui perencanaan teknis yang melibatkan pedagang hingga perangkat gampong. Namun, sampai hari ini belum ada kejelasan pengesahan. Akibatnya, di lapangan terjadi penertiban namun pedagang tidak diberi kejelasan di mana mereka boleh berjualan,” ujar Arief Khalifah.
Solusi Ekonomi: Belajar dari Kasus Jalan Tgk Chik Pante Kulu
Arief menyoroti penertiban yang saat ini menyasar kawasan Jalan Tgk Chik Pante Kulu. Ia memberikan ilustrasi bagaimana sistem zonasi bisa menjadi solusi win-win solution:
Pengaturan Waktu: Mengingat toko-toko di kawasan tersebut banyak yang tutup sore hari, PKL bisa dikaji untuk berjualan pada sore atau malam hari.
Jenis Usaha: Pengaturan tipe usaha, seperti suvenir di sore hari dan kuliner di malam hari.
Fungsi Publik: Pada pagi hingga sore hari, fungsi trotoar tetap dikembalikan sepenuhnya bagi pejalan kaki.
Harapan bagi Pemerintah Kota
Arief menekankan bahwa pemerintah harus hadir sebagai pembina bagi masyarakat yang mencari rezeki. Selain menata kebersihan dan kerapian kota, pengaturan zonasi yang jelas juga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
“Kami harapkan Pemko dapat mengambil langkah cepat. Saya heran, Wali Kota sudah memasukkan ini ke dalam program kerja, tapi pembahasannya di tingkat petinggi Pemko berjalan sangat lambat,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
