Banda Aceh – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh melaksanakan Kick Off Program Pendidikan Kebanksentralan (PPK) Tahun 2026 melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan enam perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Teuku Umar, Universitas Muhammadiyah Aceh, Universitas Abulyatama, dan Universitas Serambi Mekkah (15/4/2026).
Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penyelenggaraan Kuliah Umum Kebanksentralan yang diikuti oleh sekitar 250 dosen dan mahasiswa dari keenam perguruan tinggi tersebut, yang dilaksanakan di Aula FMIPA Universitas Syiah Kuala.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, dalam keynote speech-nya menyampaikan bahwa program Pendidikan Kebanksentralan (PPK) menjadi salah satu inisiatif strategis Bank Indonesia yang mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu pembelajaran, penelitian, dan pemberdayaan, selaras dengan area Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program ini merupakan penguatan dari program beasiswa Bank Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan literasi kebanksentralan, kapasitas akademik, serta pengembangan SDM unggul yang adaptif terhadap dinamika ekonomi.
“Melalui Program Pendidikan Kebanksentralan, Bank Indonesia tidak hanya mendorong peningkatan literasi, tetapi juga membangun ekosistem kolaboratif antara akademisi dan praktisi dalam menghasilkan bauran kebijakan yang lebih efektif dan berdampak,” tambah beliau.
Ke depan, Bank Indonesia bersama perguruan tinggi mitra akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam kerangka PPK, antara lain kuliah umum, riset kolaboratif, penguatan kurikulum, serta program pemberdayaan mahasiswa. Inisiatif ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi daerah sekaligus mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.
Selanjutnya dalam paparannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh juga menyampaikan perekonomian Aceh pada tahun 2026 diprakirakan berangsur pulih didorong oleh percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana serta implementasi berbagai program prioritas pemerintah.
“Pemulihan ekonomi Aceh membutuhkan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, maupun akademisi. Dalam hal ini, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan mitra dalam menghasilkan kebijakan berbasis riset,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.
Lebih lanjut disampaikan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif), serta mendorong percepatan pemulihan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, transportasi, dan industri pengolahan. Upaya ini juga didukung melalui pengembangan klaster pangan berbasis end-to-end guna meningkatkan produktivitas, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Melalui sinergi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam memperkuat stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Aceh.
Masyarakat dapat memantau informasi terkini mengenai bauran kebijakan dan program Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh melalui akun Instagram resmi @bank_indonesia_aceh.
Editor: Redaksi
