Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi III DPRA, Armiyadi, SP, meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) melibatkan kepala dinas teknis dalam setiap pertemuan dengan menteri, terutama ketika pembahasan menyangkut program dan kepentingan masyarakat Aceh.
Menurut Armiyadi, kehadiran pejabat teknis sangat penting agar data, program, serta kebutuhan Aceh dapat disampaikan secara tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pengambilan kebijakan.
Hal itu disampaikan Armiyadi menyikapi pertemuan Gubernur Aceh dengan Menteri Pertanian beberapa hari lalu yang kemudian memunculkan sejumlah informasi dan polemik di tengah masyarakat.
Menurut politisi PKS tersebut, pertemuan antara kepala daerah dengan menteri seharusnya tidak sekadar bersifat seremonial. Setiap pembahasan, kata dia, harus didukung data dan penjelasan dari perangkat daerah yang memahami persoalan secara teknis.
“Gubernur harus mengajak kepala dinas terkait. Jangan sampai salah cara, salah data dan salah mengambil keputusan. Akibatnya justru muncul kesan gubernur tidak bisa bekerja atau tidak memahami keinginan masyarakatnya,” ujar Armiyadi, Sabtu (8/8/2026) malam.
Armiyadi menegaskan, kritik tersebut bukan untuk melemahkan Gubernur Aceh. Sebaliknya, menurut dia, pengawasan dan masukan dari legislatif diperlukan agar setiap langkah Pemerintah Aceh menghasilkan kebijakan yang tepat serta tidak menimbulkan kesalahpahaman di mata publik.
Ia juga mengingatkan bahwa Muzakir Manaf selama ini terus berupaya menjalankan tugas membangun Aceh. Termasuk ketika bencana melanda Aceh pada akhir tahun lalu, gubernur dinilai telah bekerja keras dan menunjukkan empati kepada masyarakat yang terdampak.
“Selama ini Mualem terus bekerja membangun Aceh dengan sepenuh hati, termasuk bekerja keras dan penuh empati ketika bencana terjadi akhir tahun lalu. Kita semua tentu memahami hal itu,” katanya.
Soroti Pengelolaan Anggaran Rp2,5 Triliun
Dalam persoalan yang mencuat setelah pertemuan dengan Menteri Pertanian, Armiyadi juga menyoroti informasi mengenai anggaran senilai Rp2,5 triliun.
Menurut informasi yang diterimanya, anggaran sebesar Rp2,5 triliun tersebut hingga saat ini masih dikelola oleh Kementerian Pertanian, bukan menjadi anggaran yang dikelola Pemerintah Aceh.
Sementara itu, anggaran yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Aceh terkait program tersebut disebut sebesar Rp9,7 miliar.
Karena itu, Armiyadi meminta informasi mengenai anggaran dan program pemerintah pusat disampaikan secara lebih rinci agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai sumber, pengelolaan, serta mekanisme pemanfaatannya.
“Ini harus dijelaskan secara detail. Jangan sampai informasi yang disampaikan membuat seolah-olah Mualem main-main dengan nasib masyarakat Aceh. Padahal kita harus melihat dulu bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran tersebut,” ujarnya.
Armiyadi juga meminta Menteri Pertanian lebih detail dalam menyampaikan informasi ketika melakukan pembahasan bersama kepala daerah. Menurutnya, kejelasan mengenai siapa yang mengelola anggaran, untuk program apa, serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya sangat penting agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat.
Dinas Teknis Dinilai Penting dalam Setiap Pembahasan
Armiyadi kembali menekankan pentingnya melibatkan instansi yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan substansi pembahasan.
Menurutnya, ketika pertemuan dengan pemerintah pusat membahas sektor pertanian, maka perangkat daerah yang membidangi pertanian harus ikut dilibatkan.
Kehadiran pejabat teknis diperlukan untuk memberikan data, menjelaskan kondisi di lapangan, sekaligus memastikan program yang dibicarakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan Aceh.
“Kalau yang dibahas pertanian dan program pertanian, tentu pejabat yang memahami persoalan pertanian harus dilibatkan. Ini penting agar pembahasan tidak salah data dan tidak salah dalam mengambil keputusan,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan mengenai siapa yang lebih penting untuk mendampingi gubernur, melainkan memastikan setiap pertemuan strategis antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat didukung oleh pejabat yang kompeten sesuai bidang yang dibahas.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRA, Armiyadi mengatakan pihaknya akan terus mencermati kebijakan dan komunikasi Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan anggaran dan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Ia berharap persoalan yang muncul menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat koordinasi antara Gubernur Aceh, perangkat daerah, dan pemerintah pusat.
“Dengan demikian, setiap program yang diperjuangkan Aceh dapat dikawal sejak tahap pembahasan hingga pelaksanaan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.[]
Editor: Redaksi
