JAKARTA – Pengamat politik Adi Prayitno menilai hubungan antarpartai politik dalam koalisi pemerintahan tidak serta-merta berlanjut dalam bentuk pembelaan terhadap seluruh unsur pemerintahan setelah pembagian kekuasaan (sharing power) usai.
Adi menjelaskan bahwa kemesraan antarpartai umumnya paling terlihat sewaktu koalisi dibentuk dan berjuang memenangkan kontestasi politik. Namun, begitu pemerintahan terbentuk dan posisi politik rampung didistribusikan, tiap-tiap partai akan kembali fokus menjalankan agenda serta prioritas masing-masing.
“Koalisi hangat mesra hanya jelang pembentukan kabinet,” ujar Adi melalui kanal YouTube miliknya, Minggu (27/9/2026).
Pandangan tersebut ia sampaikan kala menyoroti minimnya pembelaan dari partai-partai koalisi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat syarat pendidikannya diperkarakan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Adi, dinamika itu wajar terjadi mengingat Gibran tidak memiliki keterikatan struktural maupun status sebagai kader di salah satu partai politik koalisi pemerintahan.
“Jadi wajar ketika ada wakil presiden yang tidak ada irisannya dengan salah satu partai politik apa pun secara struktural ataupun secara kader, tidak dibela cukup luar biasa,” kata Adi.
Ia menambahkan, partai politik cenderung memandang relasi koalisi sebatas kepentingan politik dan pembagian kekuasaan. Usai kemenangan diraih dan jabatan pemerintahan terbagi, kepentingan internal tiap partai menjadi jauh lebih dominan.
“Karena partai politik menganggap koalisi dan hubungan politik hanya sebatas selesai ketika hampir selesai dan memenangkan pertarungan, lalu kemudian sudah didistribusi dan sharing power,” terangnya.
Sikap partai politik tersebut dinilai akan sangat berbeda jika kritik ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto selaku kepala pemerintahan. Partai-partai anggota koalisi dianggap memiliki kepentingan politik yang jauh lebih langsung untuk membela Presiden Prabowo saat kebijakan maupun komunikasi politiknya disorot publik.
“Beda cerita kalau yang dikritik itu Prabowo sebagai RI 1. Maka wajib hukumnya partai koalisi membela,” tegas Adi.
Sebagai bukti, Adi mencontohkan respons partai koalisi pada sejumlah isu publik, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, hingga gaya komunikasi politik Presiden Prabowo.
“Sebagai sebuah bukti, ketika Prabowo dikritik soal MBG, soal Koperasi Desa, soal komunikasi politiknya, banyak partai yang pasang badan,” pungkasnya.
Penulis: Tika Fitri Lestari
Editor: Dahlan
