ABDYA — Anggota Fraksi Abdya Maju Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Tanzilurrahman, menyoroti transparansi pengelolaan zakat di Baitul Mal dan meminta Bupati Safaruddin untuk mengevaluasi komisioner lembaga tersebut.
Permintaan itu disampaikan Tanzil dalam pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna Penutupan Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Abdya Tahun 2027 di Gedung DPRK setempat, Selasa, 29 September 2026.
Poin-Poin Penting Pandangan Fraksi Abdya Maju:
Evaluasi Baitul Mal: DPRK menilai masih ada kurangnya koordinasi dan informasi antarlembaga terkait kinerja Baitul Mal, khususnya mengenai keterbukaan informasi penghimpunan dan penyaluran zakat kepada mustahik yang masih minim. Fraksi meminta evaluasi menyeluruh atau penggantian komisioner jika diperlukan.
Infrastruktur Jalan: Meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memprioritaskan pemeliharaan badan jalan di Gampong Blang Dalam-Meunasah, Kecamatan Susoh, serta ruas jalan lainnya yang membutuhkan perbaikan.
Payung Hukum Tata Ruang: Menyoroti pentingnya kelengkapan data dan penyempurnaan dokumen rencana tata ruang wilayah Abdya agar pembangunan yang sedang berjalan tidak terhambat akibat belum tersedianya perangkat hukum tata ruang.
Pendapatan Daerah: Meminta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mengoptimalkan penerimaan dari sektor opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2027.
Sertifikasi Aset dan Rumah Bantuan: Mendorong Dinas Pertanahan untuk segera menuntaskan sertifikasi tanah milik pemerintah serta sertifikasi rumah bantuan pemerintah yang telah dihuni puluhan tahun namun belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik.
Penulis: Tika Fitri Lestari
Editor: Dahlan
