JAKARTA – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di JIEXPO Convention Centre, pada Kamis (22/10/2026).
Forum tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita harus tahu tanggung jawab kita terhadap rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Kita akan fokus meningkatkan ekonomi. Tidak hanya dari atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun,” tegas Presiden RI Prabowo Subianto dalam kegiatan tersebut.
Dalam arahannya, Prabowo mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi membangun TPAKD di berbagai daerah. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus memberikan hasil nyata, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.
Presiden juga menyoroti pentingnya peran pemerintah di semua tingkatan dalam mengelola kekayaan dan sumber daya nasional. Upaya tersebut, menurutnya, harus diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan masyarakat hingga ke daerah.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam mendorong kesejahteraan keuangan masyarakat.
Kehadiran Dek Fadh dalam Rakornas TPAKD 2026 merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan sektor keuangan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat Aceh.
Akses keuangan yang semakin luas dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemudahan memperoleh layanan keuangan dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas ekonomi.
Melalui forum nasional tersebut, Pemerintah Aceh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Upaya ini diharapkan dapat memperluas kesempatan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Penulis: Tika Fitri Lestari
Editor: Dahlan
