BANDA ACEH — Seorang akademisi menyoroti fenomena budaya kekuasaan di Aceh saat ini, di mana kritik terhadap pemerintah kerap dibalas dengan serangan personal alih-alih jawaban berbasis substansi, Rabu 18/11/2026.
Pandangan tersebut disampaikan sebagai respons atas dinamika perdebatan publik antara Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kak Iin, dengan pengamat Sri Radjasa terkait evaluasi kinerja pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah.
Dalam catatannya, akademisi tersebut menilai pernyataan Ketua Komisi III DPRA yang meminta Sri Radjasa agar tidak menjadikan Aceh sebagai panggung mencari popularitas perlu ditempatkan dalam ruang demokrasi yang sehat.
Namun, ia menegaskan bahwa substansi kritik yang disampaikan tidak boleh tenggelam oleh retorika pembelaan politik semata.
Menurutnya, meskipun Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualem tengah bekerja, masyarakat tetap memiliki hak konstitusional untuk mengetahui rincian pekerjaan, besaran anggaran, pelaksanaan, hingga hasil nyata dari program pemerintah.
Pejabat publik dinilai tidak sepatutnya meminta warga berhenti mengkritik dengan alasan pemerintah sedang bekerja.
Untuk memperkuat argumennya, akademisi tersebut memaparkan sejumlah data terkait pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan catatannya, alokasi kumulatif Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh sejak 2008 hingga 2024 mencapai sekitar Rp96,7 triliun dengan realisasi sekitar Rp83,8 triliun.
Selain itu, ia merujuk pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya ketidaktepatan penggunaan dan pelabelan kegiatan Otsus, belum optimalnya pedoman rencana induk, serta sejumlah proyek yang belum rampung atau tidak fungsional.
Sorotan juga diarahkan pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025 yang menyentuh angka Rp518,46 miliar.
Pada tahun anggaran 2026, Aceh juga memperoleh tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan bencana sebesar Rp1,652 triliun, namun realisasinya hingga November dilaporkan belum mencapai separuh dari total alokasi.
Ia mempertanyakan efektivitas dan pertanggungjawaban anggaran tersebut, terutama bagi masyarakat terdampak bencana banjir yang rumahnya rusak, jembatan putus, serta lahan pertaniannya terendam.
Ia juga mengingatkan agar publik dan pemangku kebijakan tidak mencampuradukkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan Dana Otsus, mengingat keduanya memiliki sumber, mekanisme, dan pertanggungjawaban yang berbeda.
Menutup pandangannya, akademisi tersebut menekankan bahwa kritik terhadap efektivitas anggaran bukanlah tuduhan penyelewengan, melainkan upaya menuntut transparansi dan akuntabilitas.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Aceh membutuhkan bukti kerja nyata dan pengawasan yang berani, bukan sekadar retorika pembelaan terhadap penguasa. Menurutnya, Dana Otsus merupakan amanah sejarah dan hak pembangunan rakyat Aceh, sehingga pemerintah perlu memberikan alasan serta bukti rasional agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Penulis: Hidayat. S
Editor: Dahlan










