Banda Aceh – Koalisi NGO HAM menyerahkan dokumen kertas posisi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh sebagai bentuk kontribusi terhadap Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).
Dokumen tersebut berisi hasil kajian dan masukan strategis agar RPJMA lebih berpihak kepada kelompok rentan, serta mengintegrasikan prinsip Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Direktur NGO HAM, Khairil Arista, menyampaikan bahwa selama ini muatan terkait isu-isu seperti konflik agraria, konflik antara manusia dan satwa, serta pengelolaan lingkungan hidup belum mendapat perhatian yang memadai dalam dokumen Ranwal RPJMA.
Oleh karena itu, DLHK dipilih sebagai mitra strategis dalam penyampaian dokumen agar substansi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja (Renja) maupun Rencana Strategis (Renstra) dinas.
“Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa visi dan misi kepala daerah, termasuk komitmen terhadap keberlanjutan dan keadilan sosial, dapat benar-benar terakomodasi dalam RPJMA. Tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif dan berpihak pada kelompok yang paling terdampak,” ujarnya, Kamis, 19 Juni 2025, di Kantor DLHK Aceh.
Khairil menambahkan bahwa penyusunan kertas posisi ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk Flower Aceh, akademisi, dan aktivis lingkungan. Mereka secara bersama-sama menelaah dokumen Ranwal RPJMA dan mengidentifikasi kekosongan isu-isu strategis yang dianggap krusial.
“Harapan kami, masukan yang telah dirumuskan ini dapat menjadi bagian dari dokumen akhir RPJMA,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran DLHK Aceh, Joni, menanggapi positif masukan yang diberikan. Ia menyatakan bahwa sebagian besar isu yang diangkat telah tercantum dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang menjadi prasyarat dalam penyusunan RPJMA.
“Kalau kita lihat secara keseluruhan, sebagian besar memang telah masuk dalam KLHS. Namun kami akan melakukan pemindaian ulang terhadap substansi yang disampaikan, untuk memastikan ada tidaknya celah yang bisa diisi kembali,” jelasnya.
Joni menekankan bahwa KLHS memiliki peran krusial dalam memastikan perencanaan pembangunan sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Ia juga membuka ruang untuk sinkronisasi tambahan jika terdapat substansi yang belum tercantum secara memadai.
“Isu seperti tata kelola pemerintahan, perizinan, pemberdayaan masyarakat adat, kesetaraan gender, dan kebebasan berkeyakinan sebenarnya sudah masuk dalam kerangka strategis KLHS. Tapi jika ada poin yang tertinggal, kami siap mengawal agar bisa diakomodasi dalam tahap lanjutan,” tutupnya.
Editor: Redaksi
