Kota Jantho – Kabupaten Aceh Besar menjadi usulan daerah Prioritas Blue Coast, untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar mendukung implementasi konsep ekonomi biru (blue economy) dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan wilayah pesisir secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris melalui Sekdakab Aceh Besar Bahrul Jamil S.Sos M.Si pada Forum Group Discussion (FGD) Indonesia Blue Economy for Coastal Livelihoods di Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Kamis (12/02/2026)
Hadir Tim Dirjend Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk mempresentasikan program Indonesia Blue Coast dan akan melakukan survey potensi daerah pesisir Aceh Besar.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong implementasi konsep ekonomi biru (blue economy) yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan potensi kelautan dan pelestarian lingkungan demi kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Melalui forum ini, pemerintah daerah bersama perangkat daerah terkait membahas rencana program Blue Coast yang diarahkan untuk memperkuat pengelolaan kawasan pesisir serta mendukung peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” katanya didampingi Plt Kadis Perikanan dan Kelautan Aceh Besar Ir Makmun MT.
Pada kesempatan tersebut, Bahrul Jamil menyatakan dukungan penuh terhadap perencanaan program Blue Coast dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penguatan tata kelola potensi kelautan dan pesisir secara terintegrasi.
“Pemerintah daerah mendukung penuh perencanaan program ini. Dengan kolaborasi dan sinergi yang baik, kami berharap Blue Coast dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah, khususnya untuk memberantas kemiskinan, dan meningkatkan perekonomian khususnya masyrakat pesisir” ujarnya.
Tim Presentasi KKP RI Harun, mengatakan program Indonesia Blue Coast merupakan turunan dari misi Asta Cita Presiden Prabowo dalam mewujudkan Ekonomi Biru. “Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi dan kesepahaman antar perangkat daerah dalam mendukung implementasi ekonomi biru, sehingga program yang dirancang dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir secara berkelanjutan,” ujarnya.
FGD ini turut dihadiri perwakilan International Fund for Agricultural Development (IFAD) dan Lembaga Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Besar, sejumlah pimpinan OPD, Unsur Panglima Laot, Penyuluh Perikanan dan Kelautan, Camat dan unsur Masyarakat Pesisir sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan pesisir, seperti di Pulo Aceh, Lhoong, Leupung, Lhoknga, Peukan Bada, Baitussalam dan Mesjid Raya.(**)
Editor: Redaksi
