JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-7 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, di mana seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuannya.
“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2027, apakah dapat disetujui menjadi Undang-Undang?” ujar Ketua DPR Puan Maharani, yang kemudian disusul dengan ketukan palu sebagai tanda pengesahan.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2027
Dalam laporannya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memaparkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati antara DPR dan pemerintah untuk tahun 2027, meliputi:
- Pertumbuhan ekonomi: 6 persen
Inflasi: 2,5 persen - Kurs rupiah: 17.500 per dolar AS
- Suku bunga Surat Berharga
- Negara (SBN) 10 tahun: 6,9 persen
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP): 75 dolar AS per barel
- Lifting minyak bumi: 612,5 ribu barel per hari
- Lifting gas bumi: 954 ribu barel setara minyak per hari
Said menjelaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dipatok untuk memperbesar skala ekonomi Indonesia agar manfaat aktivitas produksi dan konsumsi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Tantangannya memang tidak mudah, strategi yang telah dan akan diteruskan pemerintah adalah memperbesar nilai tambah ekspor dan investasi,” kata Said.
Ia juga menambahkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sehingga tingkat inflasi yang rendah serta nilai tukar rupiah yang stabil menjadi hal wajib. Pengendalian kurs rupiah di angka 17.500 per dolar AS ditargetkan bersama Bank Indonesia untuk mencegah tekanan berkelanjutan pada fiskal dan sektor riil.
Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan
Said menekankan bahwa RAPBN 2027 tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan tinggi, melainkan juga pada pemerataan agar masyarakat tidak tersisih dari proses pembangunan. Untuk itu, DPR dan pemerintah menetapkan 14 indikator kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup sebagai tolok ukur pembangunan tahun depan:
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 4,30–4,87 persen
- Tingkat Kemiskinan: 6–6,5 persen
- Tingkat Kemiskinan Ekstrem: 0–0,5 persen
- Rasio Gini: 0,360–0,365
- Indeks Modal Manusia: 0,575
- Indeks Kesejahteraan Petani: 0,8038
- Nilai Tukar Petani (NTP):126–128
- Nilai Tukar Nelayan (NTN): 106–110
- Proporsi Lapangan Kerja Formal: 40,81 persen
- Penciptaan Lapangan Kerja Baru: 2,57–3,49 juta orang
- GNI per Kapita: 5.800–5.840 dolar AS (setara Rp98,54–99,22 juta)
Penurunan Intensitas Emisi
Gas Rumah Kaca: 39,57 persenIndeks Kualitas Lingkungan Hidup: 76,84
“Ke-14 indikator di atas merupakan instrumen pengukuran untuk melihat aspek yang lebih komprehensif antara capaian kesejahteraan rakyat dan pengendalian kualitas lingkungan hidup sebagai mitigasi pembangunan,” pungkas Said.
Penulis: Nazarullah
Editor: Dahlan
