LHOKSEUMAWE — Realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir November 2025 di Lhokseumawe tercatat baru mencapai Rp 34,2 miliar atau sekitar 27,4 persen dari total anggaran Rp 124,9 miliar per 25 September 2026.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe, Teguh Heriyanto, menyampaikan bahwa penyerapan terbesar berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan nilai Rp 27,6 miliar dari pagu Rp 83,6 miliar.
“PUPR menggunakan anggaran tersebut untuk normalisasi saluran, penanganan reservoir, dan peningkatan sarana jalan,” ujar Teguh, Sabtu (26/9/2026).
Selain PUPR, penyerapan anggaran juga tercatat di beberapa dinas lain, antara lain:
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Rp 3,7 miliar dari pagu Rp 14,2 miliar (digunakan untuk penanganan persampahan).
- BPBD: Rp 0,9 miliar.
- Sekretariat Daerah Kota (Setdako): Rp 0,9 miliar.
- Disperindagkop dan UKM: Rp 0,5 miliar.
- 12 SKPD lainnya: Total penyerapan mencapai Rp 0,6 miliar.
Meskipun persentase realisasi masih di bawah 30 persen, Teguh menilai pelaksanaan penanganan pascabencana di lapangan berjalan cukup baik dengan progres pembangunan yang signifikan. Pihaknya menargetkan seluruh anggaran TKD dapat terealisasi hingga 100 persen pada rentang Oktober hingga November 2026.
Teguh memastikan proses penarikan dan pencairan dana tidak menghadapi kendala teknis. BPKD siap mempercepat pencairan begitu pengajuan dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) atau OPD teknis diterima.
Pemantauan ketat terus dilakukan BPKD karena penggunaan dana TKD penanganan pascabencana ini mendapat perhatian khusus dan pengawasan langsung dari pemerintah pusat.
Penulis: Nazarullah
Editor: Dahlan
