Jakarta – Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera menegaskan komitmen mempererat komunikasi, memperkuat koalisi, serta memastikan keberhasilan jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penegasan komitmen itu merupakan hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (14/9).
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, sebagaimana siaran pers diterima pada Selasa, mengatakan PKS memiliki peran penting bagi koalisi Prabowo-Gibran.
“PKS memiliki positioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran dan sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi,” kata Bahlil.
Sementara itu, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan keikutsertaan partainya di dalam koalisi pemerintahan didasarkan pada kesamaan visi.
“Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat. Jadi, bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi,” ujarnya.
Ia juga menyatakan PKS ingin meningkatkan kolaborasi dengan Partai Golkar.
“Kami datang dalam perpolitikan Indonesia dengan harapan bisa meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. PKS datang ke Partai Golkar karena kedekatan personal dan kesamaan pandang tentang Indonesia. Saya yakin banyak hal bisa dikerjasamakan dengan Partai Golkar,” katanya.
Menyambut pernyataan PKS, Golkar kembali menegaskan komitmen menyokong pemerintahan Prabowo-Gibran
“Pertemuan semacam ini penting agar kita bisa berkolaborasi untuk saling menghadirkan manfaat, apalagi kita sebagai partai koalisi yang menginginkan kesuksesan pemerintahan,” ucap Bahlil.
Dalam pertemuan tersebut, kedua partai juga membahas sejumlah isu yang dinilai dapat dikerjakan bersama, antara lain dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kebijakan di sektor energi.
Selain itu, Golkar dan PKS turut mendiskusikan poin-poin krusial terkait rencana pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
“Kita ingin suatu sistem pemilu yang tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya anggota DPR yang berkualitas,” kata Bahlil.
Sebagai tindak lanjut pertemuan, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid ditugaskan untuk membahas lebih lanjut format kerja sama kedua partai.
Penulis: Nazarullah
Editor: Dahlan
