Banda Aceh – Komisi III DPRA mendesak pemerintah segera memastikan penyebab melonjaknya harga semen di Aceh dan mengawasi seluruh rantai distribusinya agar tidak terjadi permainan harga yang merugikan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRA, Armiyadi, SP, mengatakan persoalan harga semen harus ditelusuri dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, ketersediaan stok, distribusi, hingga harga jual di tingkat toko.
Menurutnya, kenaikan harga semen di sejumlah toko bangunan sudah dirasakan masyarakat Aceh. Namun, dugaan adanya permainan harga masih perlu diselidiki dan dibuktikan berdasarkan data.
“Yang pasti di tingkat toko sudah terjadi kenaikan harga. Kalau di distributor apakah ada permainan harga atau tidak, itu harus diperiksa lagi. Pemerintah harus memastikan persoalan ini selesai secara menyeluruh,” ujar Armiyadi, Selasa (11/8/2026).
Politisi PKS itu menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena semen merupakan material utama dalam berbagai kegiatan pembangunan. Ketika harganya melonjak, masyarakat yang membangun rumah maupun pelaku pembangunan infrastruktur harus mengeluarkan biaya lebih besar.
Kondisi itu dinilai semakin ironis karena Aceh memiliki fasilitas produksi semen sendiri melalui Pabrik Semen Lhoknga yang dikelola PT Solusi Bangun Andalas (SBA). Namun, harga semen di sejumlah wilayah Aceh justru disebut lebih mahal dibandingkan Medan.
Beberapa waktu lalu dihebohkan dengan masyarakat Aceh yang mengeluhkan kelangkaan semen, kemudian diikuti dengan kenaikan harga jual di tingkat toko hingga mencapai sekitar Rp120 ribu per sak.
Armiyadi meminta pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari sisi harga akhir, tetapi menelusuri penyebab kenaikan tersebut. Pengawasan harus mencakup hubungan antara produsen, distributor dan pedagang agar dapat diketahui secara pasti di titik mana jadi penyebab kenaikan harga.
“Jangan sampai masyarakat hanya melihat harga sudah tinggi, tetapi tidak tahu penyebabnya. Pemerintah harus memastikan apakah kenaikan itu karena pasokan, distribusi atau faktor lainnya. Kalau memang ada permainan harga, harus ditindak,” tegasnya.
Menurut Armiyadi, kebutuhan semen saat ini juga semakin besar seiring pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dalam rangka pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh.
Karena itu, ia mendesak pemerintah dan perusahaan terkait memperketat pengawasan terhadap distributor dan pedagang. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan distributor yang terbukti memainkan harga atau melakukan pelanggaran tata niaga, harus ada tindakan tegas.
“Kalau nanti terbukti ada permainan harga di distributor, perusahaan harus mengambil tindakan. Jangan hanya memberikan teguran biasa, karena persoalan ini sudah beberapa kali dikeluhkan masyarakat,” katanya.
Armiyadi menegaskan, pengawasan terhadap harga semen di Aceh harus dilakukan secara transparan agar masyarakat mendapatkan kepastian harga dan ketersediaan barang.
“Persoalan semen ini jangan dibiarkan menjadi masalah berulang. Pemerintah harus hadir memastikan tata niaga berjalan sehat sehingga masyarakat tidak terus-menerus menanggung mahalnya biaya pembangunan,” pungkasnya.[]
Editor: Redaksi
