Banda Aceh – Ketua DPRK Banda Aceh hadir sebagai salah satu pembicara dalam Forum Arsitek Dunia berbagi pespektif tentang bagaimana arsitek tidak hanya berbentuk ruang tetapi juga masa depan kota dan peradaban, belajar bagaimana keteguhan rakyat Aceh dalam menghadapi berbagai bencana.
Dalam paparannya Ketua DPRK menyampaikan kunci utamanya adalah integrasi lintas sektor antara kebijakan, tata kelola, dan desain arsitektur berbasis risiko.
Kebijakan harus beralih dari reaktif ke preventif: tata ruang berbasis mitigasi, standar bangunan tahan bencana, serta insentif bagi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.
Tata kelola perlu memperkuat koordinasi multi-aktor, transparansi, serta desentralisasi kapasitas hingga level komunitas agar respons lebih cepat dan kontekstual.
“ketangguhan hanya tercapai jika kebijakan yang visioner, tata kelola yang solid, dan desain yang adaptif berjalan terpadu—bukan sendiri-sendiri,” kata Irwansyah di Hermes Hotel Jumat (17/04/2026)
“Saya menyaksikan langsung bagaimana solidaritas mahasiswa dan masyarakat mampu menjadi kekuatan besar, namun juga melihat kelemahan ketika tidak ada integrasi data, distribusi bantuan yang merata, dan manajemen relawan yang terstruktur,” ujarnya
Irwansyah juga menceritakan dua bencana besar di Aceh, saat Tsunami ia menjabat sebagai ketua PEMA/BEM Unsyiah yang turut mengadvokasi pengratisan SPP bagi penyintas bencana, penggalangan relawan mahasiswa nasional untuk melakukan pengabdian di tiga kabupaten terdampak tsunami, dan mendirikan posko mahasiswa yang dilakukan saat bencana Tsunami.
Kemudian saat banjir bandang posisinya sudah berubah menjadi pejabat publik yaitu Ketua DPRK yang juga banyak melakukan advokasi terutama memastikan pelayanan publik kepada warga yang terdampak khususnya di Banda Aceh bisa tetap maksimal, khususnya tentang BBM dan LPG yang sempat merisaukan warga kota.
“Terkait BBM, dimana sempat terjadi antrian panjang disemua SPBU, saat itu saya mengecek langsung ke depo BBM di Krueng Raya, guna memastikan stok aman, kemudian melakukan edukasi terhadap publik agar tidak panic buying karena stok dijamin aman, dan alhamdulillah dalam waktu relatif singkat, antrian SPBU di Banda Aceh terurai. Selain itu, kita juga melakukan advokasi intensif terkait kondisi kelangkaan LPG, akibat jalur distribusi yang terganggu akibat putusnya jalur darat, diantaranya kita meminta pihak pertamina untuk menambah kapal pengangkut BBM, dan alhamdulillah tuntutan itu dipenuhi.” cerita Irwansyah.
Demikian halnya terkait isu listrik, pihaknya berkali kali melakukan protes keras kepada pihak PLN akibat lambannya penanganan terhadap arus listrik. Bayangkan, sebuah ibukota provinsi bisa padam listrik hampir sebulan. Protes keras itu terus kita suarakan, agar pemerintah pusat paham kondisi penderitaan warga Aceh yang hidup dalam bencana.
Kedepan, Banda Aceh harus memperkuat integrasi data dan koordinasi lintas sektor, memastikan edukasi kebencanaan menjadi budaya publik, dan membangun ketahanan infrastruktur sekaligus ketahanan sosial.
“Intinya kota yang tangguh bukan hanya yang mampu pulih cepat, tetapi yang siap sebelum bencana terjadi—dengan masyarakat sebagai garis depan,” tuturnya.
Kegiatan yang dibuka Manteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya itu turut menghadirkan pemateri lain yaitu Walikota Banda Aceh Iliza Saaduddin Djamal dan berbagai pemateri lain dari berbagai negara. []
Editor: Redaksi
