Home / Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 - 12:02 WIB

Pemkab Pidie Perkuat Sinergi Dukung Program Makan Bergizi Gratis

REDAKSI

Pemerintah Kabupaten Pidie memperkuat dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Pidie memperkuat dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.

SIGLI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie memperkuat dukungannya terhadap pelaksanaan program strategis pemerintah pusat, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Langkah ini ditandai dengan keikutsertaan Pemkab Pidie dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait implementasi pelaksanaan program MBG bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara daring dari Ruang Rapat Setdakab Pidie, Kamis (13/8/2026).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Pidie, H. Sarjani Abdullah, S.H., M.H., diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pidie, Apriadi, S.Sos., beserta jajaran pejabat terkait.

Investasi Jangka Panjang dan Penanganan Stunting

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang di bidang pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga :  Pj Gubernur Aceh Cek Makan Bergizi Gratis untuk Pelajar

Tito menjelaskan, pelaksanaan MBG diharapkan mampu mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, unggul, serta memiliki daya saing. Selain itu, program ini dinilai memegang peranan penting dalam menekan angka stunting, kekurangan gizi, dan berbagai persoalan kesehatan masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diimbau untuk memperkuat sinergi dan memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan MBG berjalan secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Standar Gizi, Transparansi, dan Portal Digital

Baca Juga :  DPRA dan Pemerintah Aceh Sepakat Raqan RPJMA 2025-2029 Diqanunkan

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG harus mematuhi prinsip keamanan, ketepatan waktu, dan standar pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Meskipun mengapresiasi dukungan dari pemerintah daerah, Sudaryono menekankan pentingnya kolaborasi, pengawasan, dan keterbukaan agar program berjalan sesuai ketentuan.

Prinsip Utama Layanan:

Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi standar operasional—mulai dari keamanan pangan, pengelolaan limbah, kualitas layanan, hingga ketepatan waktu penyajian makanan.

Guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas, BGN membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, laporan, maupun keluhan. Selain itu, BGN menyiagakan portal digital Radar MBG agar orang tua, pihak sekolah, dan pemerintah daerah dapat memantau menu, kandungan gizi, hingga layanan SPPG secara langsung.

Baca Juga :  Pj Bupati Aceh Besar Ikuti Rakor Lintas Sektor Rencana Detail Tata Ruang Bersama Kementerian ATR/BPN

Jajaran Pejabat yang Hadir

Rakor secara daring di Kabupaten Pidie tersebut turut dihadiri oleh sejajaran pejabat daerah, antara lain:

Inspektur Kabupaten Pidie: Mukhlis, S.Sos., M.Si., CGCAE.

Kepala Dinas Kesehatan: Dr. Dwi Wijaya

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dr. Ismed, S.Pd., M.Pd.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup: Firman Maulana, S.STP., M.Si.

Kepala DP3AKB: Turno Junaidi, SKM., M.M.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan: Hasballah, S.P., M.M.

Plt. Kepala DPMPTSP: Sri Rahayu, S.E.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan:Azhari, S.Pi.

Kabag Kesra: Hasanuddin

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Aceh Besar

Pemkab Aceh Besar Gelar Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Parlementarial

DPRA Desak Hutama Karya Buka Tol untuk MTQ Aceh ke-37

Berita

DPRA Tetapkan 12 Raqan Prioritas 2025, Gubernur Tegaskan Komitmen Jawab Kebutuhan Masyarakat

Aceh

Sekda Nasir Sambut Pimpinan LAN RI di Bandara SIM, Jamu Makan Siang Khas Aceh

Aceh Besar

Usai Ditunjuk Plt Kominfo, Muhajir Langsung Silaturahmi dengan ASN Kominfo Aceh Besar

Pemerintah

Gubernur Muzakir Manaf Lantik Pimpinan Baitul Mal Aceh 2025–2030

Parlementarial

DPRA Terima Kunjungan Banmus DPRD Batu Bara, Bertukar Pandangan Tingkatkan Tata Kelola Agenda Kelembagaan

Pemerintah

Wali Nanggroe: Tragedi Arakundo Adalah Pengingat Moral bagi Perdamaian Aceh