Home / Nasional

Kamis, 29 Oktober 2026 - 13:46 WIB

Penjelasan Alokasi Insentif Pemda Rp1 Triliun: BGN Tegaskan Bukan Khusus Program Makan Bergizi Gratis

REDAKSI

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa insentif Rp1 triliun dari Kemendagri merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan pemda di berbagai sektor pembangunan, sementara kriteria MBG hadir sebagai indikator tambahan, Kamis 29/10/2026.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa insentif Rp1 triliun dari Kemendagri merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan pemda di berbagai sektor pembangunan, sementara kriteria MBG hadir sebagai indikator tambahan, Kamis 29/10/2026.

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan simpang siur informasi mengenai alokasi dana insentif sebesar Rp1 triliun dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemerintah daerah (pemda).

Kepala BGN Sudaryono secara tegas menyatakan bahwa dana insentif bernilai fantastis tersebut tidak dialokasikan secara khusus hanya untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah klarifikasi ini diambil guna memberikan pemahaman yang tepat kepada publik dan jajaran pemda terkait peruntukan insentif tersebut.

“Jadi Rp1 triliun itu adalah insentif yang disediakan oleh Kemendagri, bukan kok kemudian khusus untuk yang MBG saja, bukan,” ujar Sudaryono saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).

Baca Juga :  Kunjungan Prabowo ke Takengon, Harapan Baru Bagi Korban Bencana

Indikator Penilaian Kinerja Pembangunan Pemda

Dalam penjelasannya, Sudaryono mengungkapkan bahwa pemberian insentif Fiskal dari Kemendagri sejatinya didasarkan pada tingkat keberhasilan pemda dalam mencapai berbagai capaian indikator pembangunan daerah secara keseluruhan. Evaluasi kinerja pemda tersebut mencakup berbagai aspek krusial untuk kesejahteraan masyarakat.

Di antara kriteria penilaian utama yang digunakan oleh Kemendagri mencakup keberhasilan daerah dalam menekan laju inflasi, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, hingga efektivitas berbagai program dalam rangka pengentasan angka kemiskinan di wilayah masing-masing.

Baca Juga :  Percepatan Pendataan 2.000 Rumah Tidak Layak Huni di Penjaringan: Menteri PKP Tinjau Program BSPS

“Saya lupalah kalau enggak salah ada yang tingkat inflasi, kemudian penurunan tingkat pengangguran, kemudian penurunan tingkat kemiskinan.

Nah ada satu lagi indikator yaitu bagaimana ini yang sedang kita define dengan BGN indikatornya apa gitu. Apakah misalnya penurunan angka stunting,” papar Sudaryono.

Perumusan Kriteria Baru Berbasis Capaian MBG

Saat ini, BGN bersama instansi terkait sedang aktif merumuskan indikator khusus yang nantinya akan dipakai untuk mengukur capaian dan efektivitas pelaksanaan program MBG di daerah. Salah satu variabel yang berpeluang besar dijadikan tolok ukur utama adalah tingkat penurunan angka stunting di wilayah kerja pemda.

Baca Juga :  Satgas Damai Cartenz 2026 Bergerak Cepat Tangani Penembakan di Yahukimo, Pelaku Diburu dan Terancam Hukuman Berat

Kendati demikian, Sudaryono kembali mengingatkan bahwa kehadiran indikator penilaian keberhasilan MBG tersebut hanyalah pelengkap dari berbagai kriteria umum pembangunan yang sudah berlaku dan dijalankan sebelumnya oleh Kemendagri. Penilaian pelaksanaan MBG tidak akan menggeser atau menggantikan fokus utama dari indikator-indikator makro ekonomi daerah lainnya.

“Jadi satu triliun itu bukan hanya untuk Kemendagri khusus untuk urusan MBG, bukan. Tapi MBG urusannya nambahi kriteria baru, yaitu urusan makan gratis nambahi yang sudah jalan,” tegas Sudaryono menutup penjelasannya.

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Nasional

Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung

Nasional

Kibarkan Marwah Aceh di Kanada, Keubitbit Tampil di Niagara Jazz Festival 2026

Nasional

Satgas Yonif 112/DJ Laksanakan Pengobatan Gratis dan Anjangsana kepada masyarakat Distrik Ilu

Nasional

BPPKB Cukang Galih Curug Berbagi Takjil Gratis, Perkuat Silaturahmi dengan Masyarakat

Nasional

PKPA Peradi Profesional dan Universitas Indonesia Raih Rekor MURI dengan 585 Peserta

Nasional

Presiden Prabowo Instruksikan Kapolri Usut Tuntas Kasus Penyadapan Ilegal Pejabat Negara

Nasional

Wakil Gubernur Fadhlullah Pastikan Asrama Mahasiswa di Malang Segera Direnovasi

Nasional

Tiket Mudik Gratis Jasa Raharja 2026 Ludes Diserbu Masyarakat