Banda Aceh – Polda Aceh menggelar apel siaga darurat bencana hidrometeorologi 2026 di Lapangan Mapolda Aceh, Rabu (18/11/2026). Apel dipimpin Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan dan diikuti personel TNI-Polri, Dinas Perhubungan, serta sejumlah instansi terkait sebagai langkah memperkuat kesiapan menghadapi ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Dalam amanatnya, Ruddi menyampaikan bahwa Gubernur Aceh telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Penetapan tersebut mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 serta analisis cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.
Ia menjelaskan, BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem di Aceh pada 14–16 November 2026. Peringatan tersebut dipicu terpantaunya dua bibit siklon tropis yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di sejumlah wilayah.
Ancaman bencana juga perlu mendapat perhatian serius mengingat Aceh masih menghadapi kerentanan pascabencana banjir dan longsor pada November 2025.
“Data BPBA mencatat, hanya dalam kurun Januari–September 2026, telah terjadi 234 kejadian bencana di Aceh dengan prakiraan total kerugian mencapai Rp186 miliar. Angka ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Bencana hidrometeorologi di Aceh bukanlah kemungkinan yang jauh, melainkan ancaman nyata dan berulang,” kata Ruddi.
Menurutnya, apel siaga bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan pemeriksaan nyata terhadap kesiapan personel, sarana prasarana, peralatan, serta sistem komando dan komunikasi untuk memastikan seluruh unsur dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi.
Ia menegaskan penanggulangan bencana membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari Polri, TNI, pemerintah daerah, Basarnas, BPBA, BMKG, relawan hingga masyarakat. Koordinasi harus berjalan tanpa ego sektoral dengan mengutamakan keselamatan warga.
Kapolda juga meminta personel memperkuat sistem peringatan dini, memetakan wilayah rawan bencana dan jalur evakuasi, serta memastikan kesiapan peralatan secara berkala. Pelaksanaan tugas harus mengedepankan profesionalitas, pendekatan humanis, dan keselamatan petugas maupun masyarakat.
Ruddi mengimbau masyarakat mengikuti informasi resmi pemerintah dan BMKG serta tidak menyebarkan hoaks terkait bencana. Warga diminta segera melapor melalui Call Center 110 atau aparat terdekat jika menemukan tanda-tanda awal bencana.
Usai apel, Kapolda bersama pejabat instansi terkait memeriksa alat khusus dan material khusus, termasuk perlengkapan pencarian dan pertolongan (SAR) untuk mendukung penanganan bencana di Aceh.
Editor: Dahlan










