Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar Rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang dilanjutkan dengan Rapat Bersama para Ketua Fraksi dan Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Banda Aceh. Rangkaian rapat kerja maraton tersebut dilaksanakan di ruang sidang utama Gedung DPRK Banda Aceh pada Senin (15/06/2026).
Pertemuan krusial ini dipimpin langsung oleh pimpinan DPRK Banda Aceh dan dihadiri oleh segenap anggota Badan Musyawarah, para ketua fraksi dewan, serta jajaran TAPK yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh selaku ketua tim anggaran eksekutif. Rapat ini digelar guna menyamakan persepsi, menyusun jadwal kedewanan, serta membahas berbagai agenda strategis pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah.
Menyusun Agenda Legislasi dan Pengawasan yang Terukur
Rapat diawali dengan agenda internal Badan Musyawarah untuk menjadwalkan sejumlah kegiatan penting kedewanan dalam beberapa bulan ke depan. Fokus utama Banmus kali ini adalah memastikan seluruh fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran berjalan sesuai dengan timeline yang ketat agar tidak ada program daerah yang terbengkalai.
“Rapat Banmus ini sangat vital untuk menetapkan arah kerja parlemen ke depan. Kita menyusun jadwal persidangan dan agenda kerja seefektif mungkin agar setiap pembahasan regulasi maupun pengawasan di lapangan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap pimpinan sidang di sela-sela rapat.
Dalam draf penjadwalan yang dibahas, DPRK memprioritaskan penyelesaian beberapa rancangan qanun (peraturan daerah) yang mendesak, serta pengawasan terhadap realisasi program triwulan kedua tahun anggaran berjalan.
Sinkronisasi Anggaran Bersama TAPK dan Ketua Fraksi
Setelah merampungkan jadwal internal melalui Banmus, forum kemudian diperluas dengan melibatkan para ketua fraksi dewan dan TAPK Banda Aceh. Pertemuan lintas lembaga ini secara khusus membedah arah kebijakan fiskal daerah, evaluasi penyerapan anggaran, serta persiapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Ada tiga poin strategis yang menjadi benang merah dalam pembahasan bersama TAPK tersebut:
Percepatan Realisasi Fisik dan Keuangan: DPRK mendesak TAPK agar menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memacu serapan anggaran, terutama pada proyek infrastruktur publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Menemukan solusi bersama atas kebocoran potensi PAD dan merumuskan strategi baru yang lebih inovatif dalam pemungutan pajak serta retribusi daerah tanpa membebani pelaku usaha kecil.
Efisiensi Belanja Rutin: Memastikan alokasi belanja daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan publik (pro-rakyat) dan memangkas anggaran rutin yang dinilai kurang mendesak.
Komitmen Bersama Demi Kesejahteraan Warga Banda Aceh
Dari pihak eksekutif, Ketua TAPK Banda Aceh menyambut baik masukan, saran, serta kritikan konstruktif yang disampaikan oleh para ketua fraksi di DPRK. Pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan memastikan transparansi dalam setiap tahapan penganggaran.
Sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam menyelesaikan berbagai tantangan kota, mulai dari penataan infrastruktur, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga penanggulangan masalah sosial.
Rapat kerja maraton yang berlangsung dari pagi hingga sore hari tersebut berjalan dengan dinamis namun tetap penuh kebersamaan. Pertemuan resmi ini ditutup dengan kesepakatan bersama mengenai draf jadwal kerja kedewanan serta komitmen untuk mengawal roda pemerintahan Banda Aceh agar berjalan lebih optimal dan akuntabel.
Editor: Redaksi
