Banda Aceh – Kota Banda Aceh kini telah resmi menginjak usia yang ke-821. Angka ini bukan sekadar deretan digit, melainkan bukti sejarah panjang yang menempatkan kota ini dalam jajaran kota tertua di nusantara.
Seiring berjalannya waktu, kota yang dulunya dikenal dengan nama Kutaraja ini telah melewati berbagai gejolak zaman, mulai dari masa kesultanan, kolonialisme, hingga konflik dan bencana besar. Namun, di balik semua itu, Banda Aceh terbukti tetap tegak berdiri, terus tumbuh, serta konsisten menjaga semangat dan martabatnya.
Menanggapi momentum bersejarah ini, Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab, memberikan pandangannya mengenai arah perkembangan kota. Menurutnya, meski Banda Aceh terus mengalami kemajuan yang signifikan, pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah karena berbagai tantangan besar telah menanti di masa depan. Fokus utama yang ia garis bawahi adalah penguatan ekonomi rakyat dan realisasi keadilan pembangunan, Jum’at 24 April 2026.
Dalam sebuah sesi wawancara mendalam, Daniel Abdul Wahab membedah makna di balik perayaan HUT kota tahun ini. Ia menekankan bahwa peringatan ini tidak boleh hanya bersifat seremonial, melainkan harus menjadi titik balik untuk melakukan pembenahan internal.
“HUT Banda Aceh harus jadi momen evaluasi. Apa yang sudah berhasil kita lanjutkan, dan yang belum harus berani kita perbaiki demi rakyat,” tegas Daniel.
Terkait capaian pembangunan saat ini, ia mengakui adanya progres yang nyata. Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa kemajuan tersebut harus lebih inklusif. Menurutnya, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa dampak pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi benar-benar dirasakan hingga ke tingkat gampong (desa).
DPRK Banda Aceh telah memetakan beberapa prioritas utama untuk masa jabatan mendatang. Daniel menyebutkan empat pilar yang menjadi fokus, yakni:
- Pelayanan publik yang cepat dan efisien.
- Ekonomi rakyat yang terus bertumbuh.
- Pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan.
- Pembangunan yang berkeadilan.
Dalam hal pengawasan, Daniel memastikan bahwa DPRK akan terus memperkuat fungsinya. Meski mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota yang sudah berjalan baik, pengawasan ketat tetap dilakukan guna menjamin setiap kebijakan tetap tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Bagi Daniel, tantangan terbesar Kota Banda Aceh saat ini bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan memastikan aspek keadilan di dalamnya. Ia berharap tidak ada warga yang merasa tertinggal dari manfaat pembangunan tersebut.
Sektor ekonomi juga menjadi perhatian serius. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya dimulai dari bawah ke atas (bottom-up).
UMKM dan Pasar Rakyat: Harus menjadi prioritas utama.
Pelaku Usaha Kecil: Perlu mendapat dukungan penuh dibandingkan hanya fokus pada sektor skala besar.
Harapan untuk Generasi Muda dan Transparansi Anggaran
Menyadari bahwa regenerasi adalah kunci keberlanjutan kota, Daniel menitipkan pesan khusus kepada generasi muda Banda Aceh. Ia mendorong mereka untuk menjadi pribadi yang kreatif, mandiri, dan berani mengambil peran aktif dalam proses pembangunan kota.
Selain itu, ia menyentuh isu krusial mengenai transparansi anggaran. Daniel menegaskan bahwa transparansi bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban mutlak bagi pemerintah. Setiap rupiah yang ada dalam anggaran daerah harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka.
Menutup pernyataannya, Wakil Ketua I DPRK ini menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk memperkuat fungsi pengawasan demi memastikan kebijakan daerah benar-benar pro-rakyat. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi.
“Kemajuan kota ini adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa sendiri—partisipasi masyarakat adalah kunci. Banda Aceh adalah kota kita, mari kita jaga bersama kota kita tercinta,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
