Home / Parlementarial

Kamis, 25 Juni 2026 - 23:29 WIB

DPRK Banda Aceh Dukung Komisi II DPR RI: Buka Jalur PPPK Penuh Waktu untuk Honorer

REDAKSI

Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ST apresiasi langkah Komisi II DPR RI yang buka peluang PPPK Paruh Waktu diangkat jadi PPPK Penuh Waktu, Jumat 12/6/2026.

Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ST apresiasi langkah Komisi II DPR RI yang buka peluang PPPK Paruh Waktu diangkat jadi PPPK Penuh Waktu, Jumat 12/6/2026.

Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah, S.T., menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap langkah strategis Komisi II DPR RI yang membuka peluang besar bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Hal tersebut disampaikannya dalam rilis resmi kepada awak media di Banda Aceh, Jumat (12/06/2026).

Kebijakan yang tengah digodok di tingkat pusat tersebut dinilai sebagai angin segar sekaligus solusi berkeadilan bagi penataan tenaga honorer atau non-ASN (Aparatur Sipil Negara) yang selama ini telah mengabdi bertahun-tahun di instansi pemerintah, termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Solusi Adil untuk Tenaga Kontrak dan Honorer

Irwansyah menyatakan bahwa wacana pemetaan dari paruh waktu (part-time) ke penuh waktu (full-time) ini menunjukkan komitmen kuat dari legislatif pusat dalam memperjuangkan nasib para pekerja publik. Menurutnya, kepastian status kepegawaian akan berkorelasi langsung terhadap peningkatan performa pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga :  Anggota DPRA Minta Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Ditertibkan dan Segera di Selesaikan

“Kami di daerah sangat menyambut baik dan mengapresiasi terobosan dari rekan-rekan di Komisi II DPR RI. Ini adalah langkah konkret yang berkeadilan. Para tenaga honorer kita, yang nantinya masuk dalam skema PPPK Paruh Waktu, kini memiliki jalur dan kepastian yang jelas untuk bisa beralih menjadi penuh waktu berdasarkan evaluasi kinerja dan kemampuan keuangan daerah,” ujar Irwansyah.

Politisi muda ini menambahkan, keberadaan tenaga non-ASN selama ini menjadi tulang punggung di berbagai sektor pelayanan publik di Banda Aceh, mulai dari tenaga administrasi, teknis, hingga petugas lapangan. Oleh karena itu, penyelamatan status kerja mereka harus menjadi prioritas bersama.

Mendorong Kesiapan Daerah dan Validasi Data

Baca Juga :  Sekretariat DPRA Gelar Apel Perdana dan Halal Bihalal

Menyikapi regulasi yang sedang berjalan di tingkat pusat, Ketua DPRK Banda Aceh ini juga mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk bergerak cepat melakukan langkah-langkah antisipatif.

Ada tiga poin penting yang digarisbawahi oleh Irwansyah agar momentum ini dapat dimanfaatkan secara maksimal di tingkat daerah:

Validasi Data Non-ASN: Melakukan verifikasi dan validasi data tenaga kontrak secara transparan agar tidak ada penumpukan atau data fiktif yang merugikan honorer yang benar-benar mengabdi.

Analisis Jabatan dan Beban Kerja: Memetakan kebutuhan riil organisasi dinas/instansi di Banda Aceh untuk menyelaraskan transisi dari paruh waktu ke penuh waktu di masa depan.

Simulasi Anggaran Daerah: DPRK bersama Pemko perlu menghitung secara cermat kemampuan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) agar proses pengangkatan penuh waktu nantinya tidak membebani keuangan daerah secara ekstrem.

Baca Juga :  Sekretariat DPRA Raih Predikat Informatif, Nilai Keterbukaan Informasi Tembus 95,2

Harapan untuk Peningkatan Kesejahteraan

Lebih lanjut, Irwansyah berharap regulasi turunan dari pusat terkait mekanisme transisi ini dapat segera diterbitkan dengan juknis (petunjuk teknis) yang adil dan tidak rumit. Baginya, kejelasan status ini bukan hanya tentang pemenuhan regulasi Undang-Undang ASN, melainkan tentang memanusiakan para pekerja yang telah mendedikasikan waktu dan keahliannya untuk daerah.

“Dengan adanya peluang emas ini, kita berharap semangat kerja para pegawai non-ASN tidak luntur. Tetap berikan kinerja terbaik, karena peluang untuk menjadi PPPK penuh waktu kini terbuka lebar. Kami di parlemen kota akan terus mengawal proses ini agar hak-hak tenaga kontrak di Banda Aceh dapat terpenuhi dengan baik,” pungkas Irwansyah.

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Parlementarial

DPRA Tetapkan Judul Rancangan Qanun dalam Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2026

Nasional

Pemerintah Aceh dan DPRA Sampaikan Usulan Revisi UU Pemerintahan Aceh kepada Badan Legislasi DPR RI

Parlementarial

Kolaborasi Ketua DPRK Banda Aceh dan Anak Muda: Bikin Wisatawan Betah dan Kembali ke Banda Aceh

Parlementarial

Viral Kasur Berbelatung, Bunda Salma Desak Manajemen RSUD Cut Meutia Segera Berbenah

Berita

DPRK Banda Aceh Terima LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2025

Parlementarial

Ini Lima Anggota Badan Kehormatan Dewan DPR Aceh Periode 2024-2029

Parlementarial

DPRA Tetapkan RKT 2026, Pedoman Kinerja Legislasi dan Pengawasan

Parlementarial

DPRA Laksanakan Prosesi Pengangkatan PPPK, Tekankan Peran Penting dalam Pelayanan Legislatif