Banda Aceh – Ekosistem kebudayaan dan sejarah emas Aceh berpeluang besar naik kelas ke panggung dunia jika mendapat intervensi penuh dari pemerintah daerah. Menyadari potensi tersebut, Majelis Seniman Aceh (MaSA) mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menetapkan Perayaan Internasional Laksamana Keumalahayati sebagai agenda resmi daerah.
Langkah strategis ini disorongkan langsung oleh pengurus MaSA saat menggelar audiensi dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Dedy Yuswadi, di Kuta Alam, Banda Aceh, pada Kamis (2/7/2026).
Selain menyuarakan legitimasi untuk perayaan sang laksamana perempuan legendaris, organisasi yang menaungi sekitar 40 hingga 50 komunitas seni di Tanah Rencong ini juga menyodorkan tiga cetak biru kebudayaan lainnya:
Penyelenggaraan Festival Sastra dan Hikayat (merawat warisan dunia Hamzah Fansuri).
Inisiasi pembentukan Mal Seni Aceh sebagai creative hub.
Penguatan pelestarian cagar budaya serta sanggar seni pasca-bencana.
Mandiri Tiga Tahun, Saatnya Pemerintah Ambil Peran
Ketua MaSA, Chairian Ramli, mengungkapkan bahwa Perayaan Internasional Laksamana Keumalahayati sebenarnya bukan barang baru. Selama tiga tahun terakhir, para seniman dan komunitas lokal telah bahu-membahu menghidupkan acara ini secara swadaya.
Mengingat figur Keumalahayati telah mendapat pengakuan global, MaSA menilai sudah sepatutnya momentum ini dikapitalisasi secara struktural oleh pemerintah.
”Kami ingin kegiatan ini menjadi agenda bersama pemerintah, sehingga pengakuan internasional terhadap Keumalahayati dapat terus dijaga dan memberi manfaat bagi generasi muda serta promosi budaya Aceh,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada memori kolektif masa lalu, MaSA juga menatap masa depan ekonomi kreatif lewat usulan Mal Seni Aceh. Tempat ini diproyeksikan menjadi ruang publik terintegrasi yang menyajikan pertunjukan, pameran, pelatihan, hingga edukasi budaya, sekaligus menjadi mesin penggerak ekonomi bagi para pelaku seni lokal.
Respons Disbudpar: Lampu Hijau Kolaborasi Menuju Anggaran 2027
Bak gayung bersambut, Kepala Disbudpar Aceh, Dedy Yuswadi, mengapresiasi jajaran gagasan segar yang dibawa oleh MaSA. Meski begitu, Dedy tidak menampik bahwa realitas fiskal daerah saat ini menuntut perencanaan yang lebih taktis.
Ia menegaskan bahwa Disbudpar tetap membuka pintu kolaborasi lebar-lebar, sekalipun kondisi anggaran tahun 2026 masih sangat terbatas. Sebagai solusinya, Dedy menginstruksikan agar seluruh cetak biru program tersebut segera diformalkan.
”Kami membuka ruang kolaborasi. Silakan ajukan proposal resmi agar dapat kami perjuangkan dalam penyusunan anggaran 2027,” katanya.
Sinergi Lintas Sektor untuk Pemulihan Budaya
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi hangat mengenai nasib situs cagar budaya dan sanggar seni yang sempat terpuruk akibat terjangan banjir. Kedua belah pihak sepakat bahwa pemulihan aset kultural ini memerlukan sinergi yang berkelanjutan antara birokrat dan akar rumput.
Dalam pertemuan strategis tersebut, Kepala Disbudpar didampingi oleh Kabid Bahasa dan Seni, Hj Nurlaila Hamjah, S.Sos, MM. Sementara dari kubu MaSA, hadir delegasi kuat yang terdiri dari Chairian Ramli, Thayeb Loh Angen, ahli filologi sekaligus Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manasa) Aceh Hermansyah, serta para pegiat seni: Sarjev, Joe Samalanga, Nurul Akmal, SE, MM, dan Ipoel MaSA. [**]
Editor: Redaksi
